15 "Geosite" Disiapkan di 7 Kabupaten Seputar Danau Toba

MEDAN, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Alimin Ginting mengatakan akan terus membenahi kawasan Danau Toba sebagaimana arahan Unesco.

Ia menyatakan siap mengikuti pemerintah yang menyatakan kawasan danau tektonik itu akan diajukan kembali sebagai Global Geopark Network (GGN).

"Supaya adil, kita siapkan 15 geosite di tujuh kabupaten seputar Danau Toba. Ini juga untuk menjawab lima rekomendasi Unesco ketika pengajuan sebelumnya yang ditolak," kata Alimin seusai rapat dengan Dewan Pakar Geopark Kaldera Toba di Medan, Jumat (28/10/2016).

Lima rekomendasi itu meliputi adanya aktivitas edukasi terpadu pada masing-masing geoarea dengan tema Geopark Super Volcano.

Rekomendasi lainnya adalah adanya panel edukasi geologi dan informasi yang lebih fokus pada informasi tematik, strategi pemasaran dan promosi, pengembangan budaya, serta aktivitas geopark di lapangan harus sudah terjadi pada keempat geoarea Geopark Kaldera Toba (GKT).

"Bagaimana mengaplikasikan ini? Kita harus melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat," ujarnya.

Unesco menyampaikan bahwa pemahaman yang dibutuhkan bukan deskripsi kelayakan kawasan Danau Toba menjadi sebuah geopark global.

Yang diperhatikan lebih kepada operasional di lapangan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan jauh lebih penting karena setelah situs dibenahi, Danau Toba akan menjadi pusat edukasi dan pusat destinasi.

Apabila Danau Toba sudah menjadi destinasi, perlu ada fasilitas-fasilitas pendukung agar pengunjung dari berbagai belahan dunia bisa tinggal dan menikmati pelayanan yang dibutuhkan.

"Dari sisi koordinasi, kita membutuhkan waktu lebih banyak namun memberikan keuntungan luar biasa karena ada variasi budaya yang membedakan dari kawasan pariwisata lainnya," kata Alimin.

Ia mengatakan, masih ada kendala karena dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di masing-masing geosite masih dalam proses pengajuan. Ia maklum karena penganggaran dana butuh proses.

Untuk menyiasatinya, BP-GKT menyiapkan program dan secara paralel menyampaikannya ke pihak-pihak yang berwenang.

"Memberitahukan kepada merekan bahwa kami perlu dana untuk pembangunan sarana prasarana," kata Alimin.

Wilmar E Simanjorang dari Dewan Pakar GKT mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memberikan perhatian terhadap pembenahan ini sehingga program yang telah dikerjakan BP-GKT tidak hanya sebatas teori.

"Ini pekerjaan pemerintah yang harus didukung dengan pendanaan. Jangan pemerintah tidak memikirkan ini," ucap Wilmar.