Ketua KPK: Rawat dan Kembangkan Pusat Kajian Anti-Korupsi di Kampus

SLEMAN, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan bahwa saat ini, sudah ada 28 pusat kajian antikorupsi, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.

Oleh karena itu, Agus mengajak agar pimpinan perguruan tinggi merawat dan mengembangkan pusat kajian anti korupsi.

Menurut Agus, perkembangan ACS sangat pesat. Hingga saat ini, beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta telah memiliki pusat kajian anti korupsi.

Namun demikian, kondisi pusat kajian anti korupsi yang ada bermacam-macam. Dari laporan yang masuk, ada pusat kajian antikorupsi yang tidak diberi tempat atau bahkan mengalami diskriminasi di kampus sendiri.

Melihat kondisi tersebut, Agus meminta para petinggi perguruan tinggi untuk peduli, merawat dan menjaga pusat kajian antikorupsi yang ada.

"Saya sangat mohon kepada para pimpinan PTN atau PTS, bukan hanya merawat dan menjaga tetapi juga mengembangkan," ujar Agus dalam sambutannya di di acara pembukaan Anticorruption Summit 2016 di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (25/10/2016).

Agus lalu bercerita bahwa ACS pertama kali digelar pada tahun 2005.

"Kami berkumpul saat itu dan sekarang sudah berkembang," ungkapnya.

Agus juga mengajak, perguruan tinggi yang ada di Indonesia menggelorakan semangat untuk menjaga negara ini, mendorong mahasiswa dan dosen untuk menyuarakan aksi-aksi anti korupsi.

"Saya berharap kalau tata kelola perguruan tinggi lebih baik sehingga dapat memberikan bekal kepada anak-anak kita pada waktunya nanti terjun di masyarakat bisa menjadi contoh yang baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK bekerja sama dengan Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, menggelar Anti-Corruption Summit 2016. Acara yang melibatkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia ini secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Grha Sabha Pramana UGM.