Wali Kota Terima Laporan PNS Potong Gaji Bawahan dengan Alasan untuk Kebersamaan

KOTA GUNUNGSITOLI, KOMPAS.com – Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua mengaku menerima banyak informasi kejanggalan selama libur Lebaran terkait operasional Pemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, yang dipimpinnya.

Salah satunya adalah pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS), terutama saat menerima gaji, baik bersumber dari APBD maupun dari APBN.

Dia pun memerintahkan Inspektorat Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk segera memeriksa dan menindak segera para oknum yang melakukan pungli pemotongan gaji tersebut.

"Cuti libur kemarin, kami (pemerintah) mendapat banyak informasi pungli baik kepada PNS maupun kepada pekerja harian lepas dan sudah memerintah Inspektorat untuk segera bekerja,” kata Lakhomizaro, Selasa (12/7/2016).

Di Sekretariat DPRD, lanjut dia, ada dugaan pungli pemotongan gaji para tenaga harian lepas di kantor tersebut.

“Kasihan sekali, masa gaji yang untuk menafkahi keluarga mereka, belum sampai di rumah sudah dimakan duluan sama oknum-oknum itu,” katanya lirih.

Bagi siapa saja pegawai yang melakukan pelanggaran, lanjut dia, akan ditindak dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menurut dia, tidak dibenarkan adanya pemotongan gaji seorang PNS, meskipun itu dalam bentuk sumbangsih atau ucapan terima kasih.

“Apalagi kalau dikatakan ucapan terima kasih dengan menggunakan standar. Bah, sudah parah kali itu,” ucapnya.

Saat ini, lanjutnya, tidak boleh ada pemotongan gaji terhadap tukang sapu, staf, hingga para pejabat eselon. Bila terbukti ada yang melakukan hal itu, yang bersangkutan akan diberi sanksi hingga pencopotan dari jabatan dan pemecatan.

“Pungli-pungli sudah merajalela, malah ada yang menghaluskan penyebutan 'untuk kebersamaan'. Nekat benarlah para pegawai ini sekarang. Kami sudah tidak menoleransi lagi, masih banyak para penganggur yang ingin jadi PNS,” tegasnya.