Audit Dana Perjalanan Dinas, 45 Anggota DPRD Bima Diperiksa

BIMA, KOMPAS.com - Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Bima diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemeriksaan terhadap anggota dewan tersebut mulai, Rabu (20/4/2016) hingga beberapa hari ke depan. Pemeriksaan ini merupakan agenda rutin untuk memastikan anggaran daerah yang selama ini digunakan oleh para anggota legislatif tersebut.

“Memang benar, ada 45 anggota dewan yang diperiksa oleh BPKP. Hari ini sudah ada beberapa yang lebih dulu diperiksa BPKP. Ada yang secara kolektif, ada juga secara individu tergantung yang hadir,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Bima, M Haryadin, Kamis (21/4/2016).

Sesuai undangan BPKP kata dia, agenda pemeriksaan berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan reses, perjalanan dinas, dan studi banding yang menggunakan APBD Tahun 2015.

Kader PKB ini mengakui, hasil pemeriksaan BPKP sementara, hampir sebagian besar anggota dewan ditemukan indikasi penggunaan yang berbeda dengan anggaran. Jumlah temuan itu bervariatif, mulai dari Rp 6 juta hingga puluhan juta rupiah per Anggota Dewan.

“Ada beberapa hasil temuan BPKP, diantaranya kelebihan pembayaran dan penggunaan anggaran yang tidak sinkron dengan bukti perjalanan. Bisa jadi kekeliruan dari Dewan, bisa juga dari sekretariat,” kata mantan wartawan ini di ruang kerjanya.

Terhadap temuan tersebut, sambungnya, anggota dewan diharuskan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan anggaran yang terindikasi disalahgunakan.

Sementara itu, salah satu anggota Dewan setempat, Edy Muhlis sangat mendukung terhadap BPKP yang melakukan pemeriksaan terhadap wakil rakyat tersebut.

“Saya sangat dukung langkah BPKP. Bila perlu semua pihak yang menggunakan APBD diaudit semua, jangan hanya DPRD,” tutur Edy.

Menurut dia, audit sangat diperlukan terhadap anggota parlemen. Karena dengan begitu, penggunaan anggaran negara yang terindikasi disalahgunakan dapat diketahui.

“Ini adalah pekerjaan rumah bagi kita, agar lebih berhati-hati menggunakan anggaran negara. Jangan sampai disalahgunakan,” ujarnya.