Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Minta Pemerintah Pusat Tegas Soal Gafatar

Kompas.com - 13/01/2016, 10:31 WIB
Kontributor Ungaran, Syahrul Munir

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendesak pemerintah pusat segera bersikap atas keberadaan ormas Gafatar yang telah meresahkan masyarakat atas dugaan terkait dengan sejumlah kasus orang hilang secara misterius.

Menurut Ganjar, ketegasan ini diperlukan sehingga pemerintah daerah bisa bersikap dalam rangka melindungi warganya.

"Saya kira negara harus bersikap, mengevaluasi. Kalau memang dilarang ya negara harus bertindak, harus diperjelas," kata Ganjar, Selasa (13/1/2016) malam.

Ganjar tidak menampik adanya sikap yang berbeda yang ditunjukkan masing-masing daerah terhadap ormas Gafatar. Ada yang menerima dan banyak pula yang menolak.

Ganjar yang sebelumnya mengamini pernah menerima audiensi para pengurus DPD Gafatar Jawa Tengah ini mengatakan, sikap segera yang harus diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Gafatar disemual lini.

Jika ditemukan adanya agenda yang menyimpang, pemerintah harus mengambil tndakan tegas.

"Harus ada evaluasi supaya jangan sampai masyarakat geger. Evaluasi apa mereka punya agenda lain?," tuturnya.

Selanjutnya yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah sikap kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap setiap aktivitas yang kurang wajar yang terjadi ditengah-tengah mereka. Jika mendapati sebuah kegiatan yang mencurigakan, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepihak berwajib.

Bijaksana

Menurut Ganjar, kewaspadaan dan kepekaan masyarakat dituntut lantaran negara tidak bisa mengawasi setiap orang.

"Karena negara tidak bisa mengawasi satu per satu warganya. Kalau ada orang yang ajak-ajak sesuatu, kita harus hati-hati. Minimal pamit keluarga dan tidak membuat geger genjik. kalau lihat yang janggal, segera lapor ke RT, RW, polisi atau langsung ke Twitter @ganjar," ujarnya.

Namun, Ganjar juga mengingatkan bahwa negara juga harus tetap bijaksana dalam bertindak tegas.

"Kejadian ini harus disikapi dengan bijaksana. Sebab nanti kalau kelewat tegas, misalnya semua yang tidak terdaftar dianggap ilegal. Nanti (dianggap) sama seperti orde baru," tandasnya.

Diprotes

Sementara itu, Ganjar mengaku diprotes setelah menerima audiensi pengurus DPD Gafatar Jawa Tengah pada awal Januari 2015. Masyarakat mengetahui pertemuan itu dari sejumlah laman yang diduga milik gafatar seperti di www.gafatar.org, www.gafatar.or.id, www.gafatar.or.id dan media sosial mereka baik Facebook maupun Twitter.

"Kalau rakyat mau audiensi ya kita terima siapapun dia. waktu itu saya (hanya) tanya, kegiatannya apa?," ungkap Ganjar.

Menurut dia, sebagai seorang pemimpin, dirinya harus berdiri sama rata di hadapan rakyatnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan meski dia juga menyesalkan bahwa Gafatar memasang foto dan berita tentang pertemuan dengannya sebagai propaganda.

"Banyak yang menyayangkan baik langsung maupun di Twitter saya. Bagaimana ini pak, kok Gafatar diterima? Saya jawab, saya terima siapa saja. HTI, bahkan Ahmadiyah pernah audiensi dengan saya," tuturnya.

Sebuah artikel berjudul "Gubernur Jateng; Buktikan Kerja Nyata Gafatar" yang dimuat di laman www.gafatar.or.id menampilkan foto ketika Ganjar menerima kunjungan pengurus DPD Gafatar Jawa Tengah.

Rombongan yang berjumlah delapan orang tersebut diterima oleh Ganjar diruang kerjanya di Jl Pahlawan No.9 Semarang pada 8 Januari 2015 pukul 13.00 wib. Dituliskan diartikel tersebut, bahwa Ketua DPD Gafatar Jateng, HS Cakraningrat menyampaikan capaian program-program yang telah dilakukan Gafatar selama kurun 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com