Bekas Buruh Perkebunan Sawit Mengamuk di DPRD Sultra

KENDARI, KOMPAS.com — Kecewa dengan hasil kerja tim panitia kerja (panja) DPRD, ratusan mantan buruh perkebunan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) dan PT Mulya Tani mengamuk di Sekretariat DPRD Sulawesi Tenggara, Jumat (16/10/2015).

Para buruh itu memenuhi halaman Gedung DPRD dan berusaha mengejar General Manager PT DJL, Chan Hamidi, seusai rapat dengar pendapat dengan para wakil rakyat. Beruntung, emosi massa berhasil diredam pihak kepolisian dan Satpol PP.

Kericuhan itu berawal dari hasil investigasi panja DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Sultra, yang menyatakan tidak ada pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan kedua perusahaan perkebunan sawit itu.

Anggota Komisi I DPRD Sultra Suwandi Andi mengatakan, hasilnya dari sekian kasus yang diadukan mantan buruh, seperti pemaksaan pembelian barang tertentu yang sifatnya tidak berkelanjutan.

"Bahwa semua karyawan di sana sangat nyaman kerja dan mereka masih lanjut bekerja," kata Suwandi seusai rapat dengar pendapat itu.

Menurut Suwandi, masa kerja para mantan buruh yang berasal NTT sudah berakhir sehingga pemberhentian mereka tidak melalui proses PHK. Suwandi melanjutkan, saat ini buruh itu sudah tidak berstatus karyawan sehingga tidak ada kewajiban perusahaan untuk memulangkan mereka.

Saat ini, ratusan mantan pekerja PT DJL dan PT Mulya Tani mendapat bantuan hukum dari LBH Kendari untuk memasuki proses peradilan hubungan industrial. Sebelumnya, ratusan mantan buruh bersama ini sudah empat hari menginap di DPRD Sultra bersama keluarga mereka.