Bima Arya Curhat soal "Surat Kaleng" kepada Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung

Setelah mendengarkan sejumlah pemaparan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membuka sesi tanya jawab. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Bima untuk curhat.

Di hadapan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, serta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Bima mengeluhkan aksi sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas yang sering melemparkan "surat kaleng" yang kerap melahirkan kegaduhan politik di daerah.

"Jadi, betul ada kekhawatiran dari kepala daerah. Ketika surat kaleng dari ormas, LSM, dan kekuatan politik yang tidak jelas ini dijadikan referensi dan membuat kegaduhan di daerah. Ketika datanya valid, tidak masalah, kalau datanya simpang siur dan merembet ke mana-mana padahal sumbernya dari laporan yang tidak jelas tadi," kata Bima.

Dia meminta kepada pemerintah pusat agar menata ormas, LSM, dan media lokal yang menjadi sumber kegaduhan.

Bima mengaku tak anti-kritik. Namun, menurut Bima, ketiga elemen tadi kerap memanfaatkan situasi jika ada persoalan di daerah. "Kita tidak anti-kritik, tetapi kita semua punya pengalaman ketika kasus yang semestinya tidak besar jadi dibesarkan, membuat kegaduhan politik, melebar ke mana-mana, dan pembangunan tidak berjalan," tutur dia.