Walhi: Kelaparan di NTT karena Kebijakan Pemda Amburadul

Direktur Walhi daerah NTT, Herry Naif, mengatakan, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten se-NTT, lebih mementingkan manajemen yang berbasis investasi, dimana pilihan industri pertambangan menjadi dominan.

“Keterbatasan pangan yang berdampak pada gizi buruk dan kelaparan ini akibat amburadulnya kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang mana lebih mementingkan manajemen yang berbasis investasi, dimana pilihan industri pertambangan menjadi dominan. Ini berdampak pada kerusakan lingkungan secara masif yang mana adanya perubahan bentangan alam dan kerusakan hutan,” ujar Herry, Sabtu (27/6/2015).

Kelaparan yang terus terjadi di NTT, lanjut Herry, perlu dimaknai sebagai bencana tahunan. Karena itu hendaknya penanggulangannya pun harus dilihat dalam berbagai hal, terutama evaluasi harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten se-NTT.

Menurut dia, respon pemerintah terhadap upaya pemenuhan pangan juga lebih pada acara seremonial belaka, seperti food sumit dan pameran pangan.

“Pemkab se-NTT dan pemprov NTT semestinya melalui instansi terkait seperti pertanian, peternakan, kehutanan, BLH, kesehatan dan instansi lain, membuat analisis penyebab terjadinya kelaparan yang terus terjadi,” kata Herry.

Menurut dia, bila evaluasi tidak dilakukan, maka NTT akan menjadi tontonan menarik pada musim kemarau setiap tahunnya karena menghiasi running text dan headline media nasional dan lokal karena keterbatasan air. Padahal, lanjutnya, bila pemerintah serius melakukan penyelamatan lingkungan, maka dampak perubahan iklim ini perlahan-lahan diatasi, terutama perbaikan iklim mikro di setiap wilayah.

Herry mengatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemeritnah Kabupaten semestinya malu bila yang dilakukan pameran pembuatan makanan, tetapi yang terjadi adalah kelaparan.

“Artinya kegiatan pameran pangan dan food sumit tidak menjawab permasalahan yang sedang terjadi di NTT,” kata Herry.