Pos Lintas Batas Indonesia-Timor Leste Senilai Rp 4 Miliar Nyaris Roboh

Bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor lokal asal Atambua Kabupaten Belu dengan pagu dana lebih dari Rp 4 miliar itu diketahui sudah rusak sejak tahun 2012. Akibatnya, bangunan itu sudah lama tidak bisa digunakan oleh instansi terkait.

Ketua Fraksi Gabungan DPRD NTT, Jefry Unbanunaek dan Anggota DPRD NTT, Boni Jebarus, Jumat (23/1/2015), mengatakan, ketika mengunjungi wilayah Malaka bersama anggota DPRD NTT lainnya dari Komisi IV pada pekan lalu, pihaknya melihat langsung kondisi bangunan tersebut sangat memprihatinkan.

“Hasil kunjungan kerja Komisi IV DPRD NTT di Kabupaten Malaka, banyak sekali proyek APBN yang dikerjakan asal-asalan saja tanpa pengawasan yang ketat, sehingga kontraktor mengerjakan proyek APBN dengan kualitas yang buruk. Contohnya Pos Lintas Batas di Motamasin yang rusak berat dan nyaris roboh sehingga tidak bisa digunakan sesuai dengan fungsinya di lintas batas antara negara Indonesia dan Timor Leste,” ungkap Jefry.

Menurut dia, akibat tidak berfungsinya bangunan itu, sejumlah instansi yang sedianya menempati bangunan itu terpaksa harus tetap menggunakan bangunan lama yang tak layak huni.

“Saat berada di pintu perbatasan, kita juga diizinkan masuk dan melihat sarana dan prasarana milik Timor Leste yang sangat lengkap dan menunjukkan wibawa mereka, sedangkan di wilayah Indonesia sangat minim sarana dan fasilitasnya sehingga bisa menimbulkan kecemburuan sosial di batas kedua negara,” tuturnya.

Sarana dan fasilitas yang minim itu, lanjut Jefry, bisa berdampak pada banyaknya penyelundupan bahan bakar minyak dan kendaraan bermotor ke Timor Leste yang merugikan Indonesia.

Oleh karena itu, Jefry berharap, pemerintah pusat dan wakil rakyat asal NTT yang ada di Senayan juga bisa segera mendesak pemerintah pusat agar wilayah-wilayah perbatasan dapat diberi perhatian serius. Pasalnya, kecemburuan sosial itu bisa berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan.

Hal senada juga disampaikan Boni Jebarus. Dia menilai penataan kelembagaan dan alat negara di perbatasan Motamasi masih mencerminkan watak militer pertahanan negara. Semestinya, lanjut dia, konstruksi penataan bangunan alat negara memperhitungkan aspek psikologis yang humanis sebagai tempat silaturahim pergaulan antar bangsa.

“Semangat pertahanan negara dibangun sesuai orientasi dan tata etika pergaulan antara bangsa. Masyarakat merasa nyaman dengan tetap bangga sebagai warga. Mestinya dibuka tempat dimana silaturahmi kemanusiaan antar bangsa di area bebas dengan penuh hangat dan cinta. Karena jika tidak maka jalan tikus menjadi alternatif dimungkinkan untuk dilanggar dan itu tentu dampaknya bisa melebar ke mana-mana,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Malaka, Emanuel Makaraek, mengatakan pada tahun 2012 lalu bangunan tersebut telah selesai dibangun dan pada saat penyerahan datanglah banjir bandang dan merusak bangunan tersebut.

“Bangunan ini adalah pos lintas batas negara terpadu jadi diperuntukan untuk sejumlah instansi diantaranya Bea Cukai, Imigrasi, Keamanan dan Karantina. Semua instansi tersebut belum menempatinya hingga hari ini, namun pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Maksud dibangun gedung itu agar sistem pelayanan bisa berjalan terpadu atau satu atap,” ungkap Emanuel.

Namun begitu, lanjutnya, tahun 2015 ini sudah ada alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk merenovasi bangunan tersebut.