Rawan Trafficking, NTT Butuh Penegak Hukum yang Idealis

Dalam momentum kunjungannya selama dua hari di NTT, Presiden Joko Widodo diharapkan agar serius menangani kasus perdagangan orang dengan menempatkan aparat penegak hukum berwatak mengabdi dan melayani untuk NTT.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dan Sekretaris Save NTT, Serfasius Serbaya Manek mengatakan Provinsi NTT telah lama mengalami kerusakan sistemik di bidang penegakan hukum.

“Kedatangan Jokowi ke NTT harus dijadikan momentum bagi masyarakat NTT untuk menuntut perhatian khusus dari Jokowi untuk membangun dan membenahi polisi, jaksa dan hakim-hakim di NTT. Kirimlah hakim, jaksa dan Polisi yang profesional dan berwatak mengabdi kepada rakyat Indonesia yang ada di NTT,” kata Petrus kepada Kompas.com, Sabtu (20/12/2014) malam.

Petrus mengatakan, human trafficking merajalela dan terjadi di hampir seluruh kabupaten di NTT. Namun demikian, upaya pencegahanannya nyaris tak terdengar. Persoalan ini semakin merajalela hingga melibatkan oknum-oknum Polri di Polda NTT dan Jakarta.

“Salah satu contoh contoh kasus/peristiwa pidana yang terjadi di NTT, dapat diangkat sekedar ilustrasi agar Presiden Jokowi dapat mencerna dengan baik dan senantiasa ingat akan realitas kondisi penegakan hukum yang tidak berpihak kepada nawa cita presiden Jokowi yakni kasus Brigpol Rudy Soik,”jelas Petrus.

Brigpol Rudy Soik lanjut Petrus, yang saat ini mendekam dalam tahanan Polda NTT terkait dengan sikapnya yang secara kesatria mengungkap secara terbuka bahwa di internal Polda NTT terdapat sejumlah oknum Polda NTT menjadi backing human trafficking, di mana yang menjadi korban dalam human trafficking ini adalah puluhan ribu wanita-wanita NTT.

Oleh karena itu TPDI dan SAVE NTT mendesak PRESIDEN RI JOKO WIDODO untuk segera membenahi, memperbaiki, memutus matarantai kebijakan yang bersifat merendahkan martabat dan menghina manusia NTT dan Indonesia Timur lainnya, diakhiri sekarang juga.