Bupati Semarang: Saya dengan Ketua DPRD Ibarat Banteng dalam Satu Kandang

Menanggapi kritikan itu, Bupati Semarang Mundjirin mengelak terjadi disharmoni antara dirinya dengan pimpinan dewan. Ia menganalogikan hubungannya dengan pimpinan dewan ibarat dua ekor banteng di dalam satu kandang.

"Saya dengan ketua DPRD (itu) ibarat hewan banteng (dalam) satu kandang. Kadang sruduk-srudukan, tapi kalau waktunya makan, ya bareng," kata Mundjirin dalam pidato penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2015, Jumat (12/12/2015).

Dia menampik bahwa akibat anggapan buruknya komunikasi politik antara dirinya dengan pimpinan DPRD, berakibat molornya penyusunan RAPBD. Sedianya, RAPBD disampaikan pada minggu pertama bulan Oktober, namun kenyataannya baru dapat disampaikan pada tanggal 8 Desember lalu.

"Kami menerima evaluasi ini dengan sepenuh hati. Akan kami lakukan di masa mendatang. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam menyusun RAPBD, kami harus melakukan serangkaian proses-proses yang tidak bisa dipisahkan. Mulai penyampaian rancangan KUA dan PPAS sampai menjadi RKA SKPD," ungkap Bupati.

Pihaknya sudah berupaya adanya percepatan proses tersebut. Namun, kinerja eksekutif tetap harus mengikuti regulasi yang menjadi pedoman. Bahkan, ketika satu rangkaian proses harus mengalami keterlambatan, pihaknya berupaya mengejar agar proses penyusunan RAPBD 2015 secepatnya disusun.

"Kami sepakat, tidak ada kata terlambat bagi perjuangan untuk kebaikan bersama," ujar Bupati.

"Walaupun itu keong jalannya lamban, bisa cepat kalau naik motor," imbuh Bupati.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto hadir dalam rapat paripurna mendengar jawaban Bupati, lantaran izin sakit. Rapat paripurna dengan agenda mendengarkan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang Mas'ud Ridwan.

Saat dimintai tanggapannya, Gus Ud, sapaan akrab Mas'ud Ridwan, juga mengamini jawaban bupati tersebut. Secara diplomatis, dia mengutarakan bahwa tidak ada disharmoni antara bupati dengan pimpinan dewan.

"Ya, memang nggak ada. Yang penting Bupati bisa mengakomodir pandangan umum fraksi-fraksi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jawab Gus Ud.

Sebelumnya dikabarkan, selain masalah kesehatan, hal lain yang menjadi sorotan FPKS adalah kurangnya sinergi yang dijalin Bupati Mundjirin dengan pimpinan DPRD. Hal itu berakibat pada keterlambatan penyerahan RAPBD 2015 dari minggu awal bulan Oktober, molor hingga 8 Desember lalu.