Walhi NTT Kecam Perusahaan Tambang Beroperasi Ilegal di Hutan Lindung

Kecaman Walhi itu lantaran PT Manggarai Manganese, melakukan aktivitas pertambangan di luar masa waktu Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eksplorasi dan tanpa ada persetujuan dari masyarakat setempat.

Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi NTT, Melky Nahar, kepada Kompas.com di Kupang, Kamis (28/8/2014) mengatakan, IUP eksplorasi PT Manggarai Manganese berakhir pada tanggal 7 Desember 2013 lalu.

"Dalam dokumen IUP PT Manggarai Manganese, masa berlaku eksplorasi selama empat tahun yakni sejak dari 7 Juni 2009 sampai 7 Desember 2013," kata Melky.

Menurut Melky, PT Manggarai Manganese saat ini melakukan aktivitas di hutan lindung Sawe Sange RTK, 141 seluas 4,560 hektar. Di dalam hutan itu, terdapat sekitar 20 lebih sumber mata air penopang sawah irigasi Buntal.

"Perusahaan itu melanggar Pasal 50 ayat tiga huruf g junto Pasal 38 ayat tiga Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (IPPKH) dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan," papar Melky.

Walhi pun menyayangkan sikap pembiaran dan masa bodoh pemkab dan DPRD Manggarai Timur terhadap perusahaan itu.

"Bupati dan DPRD Manggarai Timur itu tidak bisa diharapkan. Bupati sendiri sangat doyan mengeluarkan IUP untuk keuntungan diri dan kroni-kroninya. Sementara DPRD juga masih sibuk dengan urusan proyek-proyek untuk kepentingan mereka," tuding Melky dengan nada kesal.

Melky berharap, masyarakat harus segera bersatu bersama pihak-pihak yang peduli pada alam lingkungan dan anak cucu, lalu menggunakan cara-cara elegan mengusir perusahaan tambang di wilayah itu.