Masyarakat TTU "Dilarang" Sakit Lebih dari Pukul 22.00 Wita

Betapa tidak, ketika masuk rumah sakit, pasien hanya diperiksa oleh petugas medis dan dokter jaga, selanjutnya diberi resep berupa obat, sarung tangan, infus, dan selang infus. Para pasien kemudian mencari sendiri obat di apotek luar karena stok obat kosong di apotek rumah sakit. Sementara di Kabupaten TTU, apoteknya pun hanya melayani pembeli (buka) hingga pukul 22.00 Wita.

“Di sini saya mau katakan bahwa masyarakat TTU dilarang sakit di atas pukul 22.00 Wita karena tidak akan bisa mendapat obat dan alat kesehatan lagi. Masih beruntung kalau pasien yang secara ekonomi mampu bisa membeli hingga ke Atambua atau Kupang. Bagaimana kalau pasiennya berasal dari warga miskin yang sudah kritis, ya tentu akan pasrah menunggu kematian,” kata anggota DPRD dari Fraksi PKB, Agustinus Siki, kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2014) pagi.

Menurut Agustinus, pasien yang mendapat pengobatan di RSUD Kefamenanu bukannya mendapat kesembuhan, melainkan malah sebaliknya, semakin parah karena rumah sakit hanya menyediakan tempat tidur, layaknya tempat penginapan.

“Kondisi rumah sakit yang saya lihat dua bulan terakhir ini sangat memprihatinkan sehingga secara pribadi, kita mendorong pemerintah dalam hal ini direktur RSUD Kefamenanu dan kepala Dinas Kesehatan TTU segera mengambil langkah menyelesaikan masalah ini. Ini persoalan menyangkut nyawa pasien sehingga pemerintah harus merespons dengan cepat, tidak perlu harus menunggu proses tender obat dan alat kesehatan,” kata Agustinus.

Agustinus mengaku, pada Juli 2014 lalu istrinya sakit dan dirawat di rumah sakit. Ia pun kewalahan karena harus mencari obat di apotek luar. Saat itu, semua apotek di TTU sudah tutup sehingga dia diarahkan oleh petugas untuk membeli obat dan alat kesehatan ke salah seorang dokter praktik di Kefamenanu.

“Waktu itu saya beli obat dan alat kesehatan di seorang dokter dan saya sempat minta kuitansi, tetapi tidak dikasih. Padahal, kuitansi itu penting buat saya untuk bisa klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),” beber Agustinus.

Untuk diketahui, stok obat-obatan maupun alat kesehatan di RSUD Kefamenanu sudah kosong selama tujuh bulan. Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes mengatakan, penyebab utama krisis obat karena terlambatnya penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sistem pembelian obat dengan cara tender.

Sejumlah pasien yang menjalani rawat inap di sana pun mengeluh. Sebab, mereka harus mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk membeli botol infus, sarung tangan, dan obat-obatan. Kondisi tersebut membuat para pasien yang kebanyakan adalah warga miskin harus berpikir keras demi mencari tambahan uang.