Bikin Bingung, Televisi Diimbau Tak Tampilkan "Quick Count"

“Surat ini berdasar hasil aduan masyarakat Jawa Tengah serta hasil kajian terkait polemik penyiaran hitung cepat sejumlah lembaga survei. Meski telah usai, masyarakat masih dibingungkan dengan adanya perbedaan hasil survei tersebut,” ujar Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro, di Semarang, Jumat (11/7/2014).

Surat yang dikeluarkan KPID bernomor 480.1/271.1 tertanggal 10 Juli 2014. Isinya, KPID meminta agar lembaga penyiaran nasional maupun lokal di Jawa Tengah untuk tidak menyiarkan hasil hitung cepat Pilpres 2014.

Menurut Asep, hasil hitung cepat yang berbeda memicu perpecahan di masyarakat. Padahal, hasil secara resmi mengacu pada hasil dari Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang. Untuk itu, pihaknya minta agar lembaga penyiaran berhati-hati dalam menyiarkan informasi itu ke masyarakat.

"Kami edarkan ke seluruh lembaga penyiaran agar tidak menimbulkan kontroversi berkepanjangan, lebih baik kita imbau media untuk tidak menyiarkannya hitung cepat lagi,” tambahnya.

Secara terpisah, pengamat media dari Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro, mengatakan banyaknya survei yang ada saat ini adalah cerminan pendapat atau opini dari masing-masing pelaku survei. Pendapat itu bisa diikuti maupun tidak diikuti.

Meski demikian, hasil survei yang telah menghasilkan kemenangan untuk masing-masing kandidat perlu dilihat. Menurut Triyono, hasil survei yang memenangkan Jokowi-JK adalah lembaga yang cukup kredibel untuk bisa dipercaya di masyarakat.

“Yang menangkan Jokowi ada dari Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani Research Center, RRI dan survei lainnya. Sementara survei yang memenangkan Prabowo kalau saya lacak misalnya Puskaptis situs resminya memakai wordpress tahun 2009, sementara dua situs lainnya Lembaga Survei Nasional dan Jaringan Suara Indonesia tidak terdaftar di KPU,” ungkapnya.