Guru di Perbatasan: Pak Menteri Tolong Beri Kami Tunjangan Khusus

“Kami berharap Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bisa perhatikan nasib kami dengan memberi tunjangan khusus untuk daerah perbatasan buat kami. Kami layak untuk mendapatkannya karena sekolah kami berbatasan langsung dengan Timor Leste (hanya berjarak 100 meter dari garis batas RI-Timor Leste),” kata juru bicara Forum Peduli Perjuangan Guru Daerah Perbatasan, Yohanes Talan ketika melakukan aksi protes bersama puluhan kepala sekolah dan guru bantu, di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten TTU, Sabtu (24/5/2014) kemarin.

Menurut Yohanes, kepala sekolah dan ribuan guru SD serta SMP yang berada persis di perbatasan, malah tidak mendapatkan haknya. Justru guru yang mengajar jauh dari perbatasan lah (di dalam kota) yang menerima tunjangan tersebut.

“Permintaan untuk Bapak Menteri, bahwa kami semua guru yang mengabdi di daerah perbatasan yang ada di Kabupaten TTU, semuanya harus diakomodir sebagai penerima tunjangan. Kami juga minta Bapak Menteri untuk meninjau kembali terkait pemerataan tunjangan khusus sehingga dampak terhadap pendidikan di daerah dapat berjalan dengan baik,” harap Yohanes.

Yohanes juga berharap Mendikbud juga membuat kebijakan dengan menambah kuota untuk Kabupaten TTU sehingga semua guru di perbatasan yang telah memenuhi syarat, mendapatkan tunjangan perbatasan.

Dia mengaku, terpaksa menyampaikan permintaan melalui media lantaran pihaknya sudah tidak memercayai lagi Dinas Pendidikan TTU karena sudah berulang kali membohongi mereka. Menurut Yohanes, jumlah guru di Kabupaten TTU yang belum dapat tunjangan khusus lebih dari 1.000 orang.

Terkait dengan tuntutan para guru, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten TTU, Vinsensius Saba kepada Kompas.com, Sabtu sore menuding, para guru tidak memahami dengan baik aturan dan syarat-syarat tunjangan khusus.

“Memang kelihatannya semua guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan pingin semua dapat tunjangan itu tanpa memahami dengan baik aturan dan syarat-syarat sehingga sulit untuk dijelaskan. Pokoknya, mereka tidak mau tahu,” kilahnya.

“Saya juga belum tahu bentuk diskriminasi seperti apa. Karena kalau nama tidak keluar dalam daftar dari Direktur Jenderal (Dirjen), kita tidak bisa paksa untuk memasukkan nama mereka. Kalau pun masuk dalam daftar maka Dirjen akan minta untuk verifikasi ulang sehingga bisa dapatkan peserta yang berhak sesuai kuota,” sambungnya.

Untuk membahas hal itu lebih lanjut, kata Vinsensius, pada Senin (26/5/2014) besok, dirinya akan melakukan konfirmasi kepada pihak tenaga kependidikan.