Masih Bergantung pada Migas, Bupati Kukar Tolak Pemekaran Kutai Pesisir

“Tidak akan saya setujui. Tidak mungkin Kutai Pesisir mau dimekarkan, soalnya kita masih bergantung pada migas di sana,” kata Rita, Kamis (17/4/2014).

Rita menjelaskan, penolakan yang dilakukannya bukan tanpa alasan. Warga, lanjutnya, harus mengikuti keputusan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memahami betul kebutuhan suatu daerah.

“Mereka harus mengikuti pemerintah. Kami yang ditugaskan negara mengatur Kukar termasuk Kutai Pesisir. Dan saya lebih tahu kapan saat bersatu dan saatnya berpisah,” tambahnya.

Menurut Rita pula, pemekaran suatu kabupaten adalah inisiatif dari pemerintah daerahnya (Pemda), bukan masyarakat.

“Itu inisiatif Pemda yang menentukan, bukan masyarakat yang sejatinya tidak mengerti keuangan daerah,” tuturnya pula.

Ketika disinggung masalah keluhan warga Kutai Pesisir yang merasa termarjinalkan, Rita membantahnya. Sehingga, kata dia, keinginan untuk memisahkan diri dari Kukar dinilai sia-sia dan malah menghancurkan kehidupan di Kutai Pesisir.

“Termarjinalkan bagaimana? Buka buku proyek, mereka mendapatkan anggaran lebih besar. Hulu mahakam lebih parah,” ungkapnya.

“Untuk apa berpisah jika menciptakan surga baru dan neraka yang baru pula,” tambahnya kemudian.

Untuk itu, Rita tetap ingin mempertahankan Kutai Pesisir. Menurutnya, 83 persen kehidupan di Kukar masih bergantung pada migas di Kutai Pesisir.

Sebelumnya diberitakan, 500 orang berunjuk rasa mendukung terbentuknya daerah otonomi baru Kabupaten Kutai Pesisir. Unjuk rasa sempat dilakukan dengan menutup jalan penghubung kota Balikpapan-Samarinda di Kilometer 39 Kecamatan Samboja, Kukar pada Rabu (16/4/2014) siang.