Manajemen Buruk, Ganjar Terima Laporan Via SMS, Twitter, dan FB

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai rapat koordinasi tanggap bencana di kantornya, Kamis (6/2/2014).

"Saya gemes karena manajemen bencananya belum berjalan baik, banyak yang kebingungan ke mana melapor. Akhirnya banyak yang melapor ke saya lewat SMS, Twitter, atau Facebook," ujarnya.

Jika manajemen bencana baik, ia mengatakan, korban bencana tidak perlu kebingungan. Mereka bisa melapor ke BPBD setempat, lurah, ataupun camat, kemudian akan dilanjutkan penanganannya ke pemerintah daerah.

Terkait hal itu, pihaknya akan melakukan pembenahan dengan melakukan sosialisasi nomor penting yang bisa dihubungi. Nomor itu bisa untuk laporan kejadian bencana, evakuasi, serta bantuan logistik.

Hal ini dimaksudkan agar penanganan bencana bisa cepat dan tepat. Selain terkait laporan bencana, laporan kerugian dari pemerintah daerah kabupaten/kota pun dinilai kurang cepat.

"Untuk laporan kerugian pertanian yang sudah lapor resmi baru Kudus, lainnya sudah tak minta enggak datang-datang. Kita ini mau bantu, kalau laporannya cepat kan bisa segera diusulkan," tandas Ganjar.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan, terdapat beberapa daerah yang belum lapor untuk permintaan bantuan. Dimungkinkan daerah tersebut tengah fokus dalam penyelamatan warga.

"Kalau ada laporan kami langsung bergerak, namun pemberian bantuan juga tetap melihat tingkat bencana dan kondisinya," jelasnya.

Berdasarkan data BPBD Jawa Tengah, terdapat tujuh daerah yang belum memiliki BPBD. Daerah tersebut yakni Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sragen, Salatiga, Kabupaten Blora, dan Kota Tegal.

"Tapi perkembangan terakhir ini, Wonosobo dan Kota Magelang sudah ada," katanya.

Bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Jawa Tengah telah menimbulkan kerugian besar. Diperkirakan kerugian mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Dengan perincian, pada bidang pertanian merugi sebesar Rp 516 miliar yang mencakup padi gagal panen senilai Rp 495 miliar.

Pada bidang perikanan, kerugian mencapai Rp 113,9 miliar akibat rusaknya 14.783 hektar tambak. Ditambah lagi dengan kerugian infrastruktur jalan yang mencapai lebih dari Rp 300 miliar.