Protes Hasil Tes CPNS, Warga Morotai Segel Kantor BKD

Aksi ini buntut dari protes warga terhadap pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Hasil seleksi CPNS untuk Kabupaten Pulau Morotai baru diumumkan pada Rabu malam waktu setempat melalui RRI Cabang Ternate.

Sekelompok warga yang dimotori aliansi Gerakan Kebebasan Rakyat Morotai (Gebrakmoro) bersama Fopermas (kelompok pemuda) menilai ada indikasi kecurangan dalam hasil seleksi CPNS Kabupaten Pulau Morotai.

"Hasil seleksi CPNSD diumumkan sejak tanggal 24 Desember pukul 24.00, tetapi Pemda Morotai baru mengumumkannya pada tanggal 25. Ini ada apa sebenarnya?," koar Parto Sumtaki, salah seorang pendemo melalui pengeras suara.

Tidak terima dengan pengumuman hasil tersebut, sekelompok warga ini lantas melakukan aksi unjuk rasa di sejumlah tempat. Mereka bahkan melakukan pemalangan pintu kantor alias memboikot aktivitas perkantoran dimaksud.

Awalnya, warga di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur lebih dahulu melakukan pemboikotan berupa memalang pintu kantor Camat Morotai Timur. Aksi ini dilakukan seusai mendengar hasil seleksi CPNS melalui RRI Cabang Ternate pada Rabu malam. Kamis siang, warga lantas melakukan pemalangan pintu kantor BKD Pulau Morotai. Pendemo bermaksud memboikot aktivitas pemberkasan oleh para pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi.

Belum diketahui kapan pemberkasan dilakukan BKD setempat, menyusul aktivitas pemerintah masih libur terkait cuti bersama dalam rangka Natal. Meski tidak ada aktivitas pemerintahan, pendemo tetap melakukan aksi orasinya. Mereka menolak pengumuman hasil seleksi CPNS di lingkup Pulau Morotai karena dinilai ada indikasi nepotisme. Warga juga kecewa karena banyak putera daerah yang tidak lulus dalam seleksi CPNS kali ini.

"Dari 350 kuota yang ada, putera daerah yang dinyatakan lulus itu hanya 28 orang. Mana komitmen bupati yang mengatakan menyejahterakan masyarakat Morotai," kesal Irwan Soleman, pendemo lainnya.

Saat berunjuk rasa, pendemo juga melakukan aksi bakar ban bekas di depan kantor Bupati Morotai. Bahkan saat pendemo mulai bergerak ke kantor bupati, ada insiden pelemparan ke kantor Dinas Pencatatan Sipil sehingga mengakibatkan kaca jendelanya mengalami pecah. Aksi ini sempat memantik reaksi warga lainya. Lantaran kantor Dinas Pencatatan Sipil merupakan rumah warga yang disewakan kepada Pemkab Morotai sebagai perkantoran. Pemilik rumah sewaan tidak terima dengan perusakan kantor tersebut. Terjadilah cekcok antara pendemo dengan pemilik rumah, namun secepatnya dilerai.

Kantor BKD yang menjadi sasaran utama, dicabut papan nama kantornya lalu dipalang ke pintu kantor. Sejumlah pendemo bahkan bermaksud membakar kantor BKD, namun dapat dicegah oleh aparat keamanan, baik polisi maupun Satpol PP.

Sementara di kantor bupati, pendemo melakukan pembakaran baliho yang mencantumkan gambar Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua dan Wenny R Paraisu. Dalam aksinya, pendemo mendesak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar segera memanggil para kepala daerah di Maluku Utara untuk meninjau kembali pengumuman hasil seleksi CPNS.

"Karena sudah terbukti bahwa hasil pengumuman ini sudah direkayasa dan terkait masalah ini, pemerintah daerah harus bertanggung jawab," jelas pendemo melalui pengeras suara. Pendemo bahkan mengancam melakukan proses hukum atas dugaan rekayasa hasil seleksi.

Setelah berorasi, pendemo akhirnya membubarkan diri. Namun pendemo tetap mengancam akan kembali melanjutkan unjuk rasa pada awal pekan depan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, yakni meninjau ulang pengumuman hasil seleksi CPNS di lingkup Kabupaten Pulau Morotai. Pendemo bahkan mengancam akan melakukan pemboikotan aktivitas pemerintahan secara keseluruhan, termasuk aktivitas pendidikan di sekolah-sekolah pada aksi lanjutannya nanti.