Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mampu Bayar Listrik, PDAM Pamekasan Terancam Gulung Tikar

Kompas.com - 10/09/2013, 11:27 WIB
Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman

Penulis

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan, Jawa Timur, berada di ambang kebangkrutan. Kondisi itu merupakan dampak dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang terus membebani keuangan mereka. 

Beban operasional dari kenaikan TDL menjadi tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh.

Agus Bahtiar, Direktur PDAM Pamekasan, mengatakan, biaya listrik per bulannya bengkak lebih dari 40 persen dari total biaya operasional. Padahal, sebelum kenaikan TDL, biaya listrik antara 20 dan 30 persen dari total biaya operasional.

"Pembayaran rekening listrik rata-rata sebesar Rp 190 juta per bulan. Sejak April lalu, rekening listrik naik menjadi Rp 230 juta per bulan. Untuk menutupinya kami harus ambilkan dari kas perusahaan," kata Bahtiar, Selasa (10/9/2013).  

PDAM Pamekasan segera mengajukan usulan kenaikan tarif kepada DPRD Pamekasan untuk disetujui. Jika PDAM Pamekasan terus-menerus menggunakan dana kas perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan bangkrut.

Agus menjelaskan, proses produksi dan pendistribusian air minum di PDAM Pamekasan semuanya menggunakan sistem pompa listrik. Dengan demikian, perusahaan tersebut sangat tergantung pada daya listrik yang sangat besar.  

Sementara itu, rencana kenaikan tarif yang bakal diajukan terhadap pelanggan antara 40 dan 50 persen dari tarif semula. Berdasarkan hitungan PDAM Pamekasan, tarif semula Rp 1.600 per meter kubik, sementara harga baru yang ditawarkan Rp 2.200 sampai Rp 2.600 per meter kubik.  

Namun, rencana kenaikan tarif ini langsung ditolak DPRD Pamekasan. Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, mengatakan bahwa masyarakat akan menolaknya. Alasannya karena pelayanan PDAM Pamekasan masih jauh dari memuaskan.

Hal itu bertolak belakang dengan rekening pembayaran pelanggan setiap bulannya ke PDAM Pamekasan.  

"Pembayaran rekening air PDAM saat ini sudah dikeluhkan warga, apalagi dengan rencana kenaikan tarif baru yang akan menuai protes besar-besaran. Sebelum protes itu datang langsung dari masyarakat, maka DPRD Pamekasan menolak lebih awal," ungkap Hosnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com