Warga Perbatasan Pilih KTP Malaysia, Tunjangannya Lebih Lengkap

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemerintah pusat diminta segera memberikan subsidi bagi warga perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang kesulitan mendapatkan kartu tanda penduduk.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Asnawi Arbain, mengatakan bahwa masih banyak warga perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong dan kecamatan lain di wilayah perbatasan yang kesulitan mendapatkan KTP.

Salah satu penyebabnya adalah ongkos transportasi yang mahal menuju pusat Kabupaten Nunukan.

Warga tidak dipungut biaya saat perekaman data KTP. Namun, karena proses cetak KTP yang hanya bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil Nunukan, warga perbatasan harus menempuh perjalanan jauh menuju kota untuk mendapatkan KTP.

"Mereka mau membuat KTP Indonesia itu karena kecintaan kepada Indonesia. Ini harus dibantu, kalau perlu ada subsidi," kata Asnawi, Selasa (14/2/2017).

Menurut Asnawi, pemerintah pusat harus bisa memberikan skema subsidi bagi warga perbatasan yang selama ini kesulitan mendapatkan KTP.

Kepemilikan identitas kependudukan di wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah perbatasan.

Jika masyaralat perbatasan begitu mudah mendapatkan kartu identitas dari Malaysia, pemerintah pusat seharusnya memberi kemudahan kepada warga perbatasan yang telah berinisiatif mengurus KTP.

"Bentuk subsidi bisa peralatan cetak KTP diangkut ke wilayah perbatasan. Cinta warga perbatasan jangan sampai bertepuk sebelah tangan," ujarnya.

Kepala Desa Kalambuku Pelipus mengatakan, meski jumlah warga yang melakukan perekaman KTP elektronik telah mencapai 95 persen, namun warga yang memiliki KTP baru 30 persen. Hal itu terjadi karena mahalnya ongkos menuju pusat kabupaten untuk mengurus KTP.

Sebagian besar warga memenang KTP Malaysia. Dengan memiliki KTP Malaysia, warga perbatasan bisa mendapatkan berbagai tunjangan kesehatan dan pendidikan. Bahkan, janda dan duda di wilayah perbatasan yang memiliki KTP Malaysia juga mendapat tunjangan khusus.

"Warga saya 199 jiwa, tapi baru 30 persen yang ber-KTP Indonesia. Sisanya memiliki KTP Malaysia 70 persen," kata Pelipus.