Meskipun demikian, Din meminta semua pejabat, termasuk presiden, wakil presiden, dan para menteri, untuk benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut.
“Saya mendukung ide itu, tetapi jangan hanya lip service, melainkan harus secara sejati. Betul-betul dilakukan dengan niat. Jangan nanti (rakyat) disuruh mengencangkan ikat pinggang tapi pemerintah sendiri boros,” ucap Din, seusai membuka Rakernas Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Auditorium Universitas Muhammadiyah Magelang, Sabtu (29/11/2014).
Salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo yang ia anggap bagus adalah pelarangan instansi pemerintahan mengadakan pertemuan dan rapat di hotel.
“Saya tidak tahu secara detail kebijakan-kebijakan itu, tapi kita dukung, walapun banyak pengusaha yang datang kepada saya mengadu: “bisnis kami bisa bangkrut”,” ujar Din, menirukan aduan para pengusaha hotel.
Din juga menyoroti aksi blusukan yang dilakukan oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja beberapa waktu terakhir. Din menimbau kepada para menteri untuk tidak terlalu banyak melakukan blusukan.
“Saya sudah menangkap gejala blusukan para menteri itu demonstratif, overdosis. Blusukan boleh-boleh saja untuk betul-betul mendengar aspirasi rakyat tapi setelah dengar, (solusinya) apa gitu, lho?” kata Din.
Din lantas menyindir aksi seorang menteri yang mendapat banyak perhatian. “Seperti ada menteri yang melompat pagar, itu melanggar hukum. Sudahlah, apa informasi dari bawah lalu ambil kebijakan-kebijakan, lalu tegaskan, tegakkan. Itu tugas menteri. Kalau blusukan terus ya habis waktu,” tandas Din
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.