Sosialisasi Pilbup, 532 Anggota Panwas Magelang Turun ke Jalan

Aksi ini bertujuan mengajak pegawai negeri sipil (PNS) untuk bersikap netral dan menolak politik uang pada Pilbup Magelang. Aksi turun ke jalan ini diawali dari kantor Panwaslu di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid, menuju Lapangan dr Soepardi.

Dalam aksi tersebut, para anggota Panwaslu meneriakkan yel-yel dan berorasi tentang netralitas PNS. Mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pelaksanaan pilbup.

Para peserta yang terdiri dari pengawas pemilu lapangan (PPL), panwas kecamatan, dan panwaslu kabupaten juga membawa spanduk berisi ancaman dan kecaman bagi PNS yang terlibat dalam pengerahan dukungan pada salah satu pasangan calon.

Sebagian dari mereka terlihat membagikan stiker yang berisi ajakan PNS untuk netral. Bahkan, pembagian stiker ini dilakukan dengan cara masuk ke kantor dan instansi di lingkungan Pemkab Magelang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Magelan, Afiffudin, mengatakan, aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pilbup yang bersih dan bermartabat. Selain itu, kata Afif, kegiatan tersebut juga untuk menunjukkan bahwa PPL dan panwas, baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten, memiliki integritas dan selalu independen.

"Kami mengajak masyarakat untuk tidak golput, menolak politik uang, serta menjaga netralitas bagi PNS, pejabat, TNI, dan Polri, termasuk penyelenggara pilgub itu sendiri," ujar Afifuddin di sela-sela aksi, Jumat (4/10/2013).

Pihaknya juga menyatakan siap bertindak tegas bilamana menemukan pelanggaran. "Silakan laporkan ke jajaran pengawasan pemilu bilamana mendapati pelanggaran. Siapa pun itu yang melanggar akan kami tindak," tandas Afif.

Teguh Purnomo, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Humas Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, mengapresiasi sosialisasi tersebut. Dengan kegiatan itu, masyarakat diharapkan akan lebih tahu secara langsung dalam keterlibatan mereka menyukseskan Pilbup.

"Dengan cara ini, masyarakat tahu bagaimana menjaga kondisi tetap aman, kondusif, terutama mereka bisa jujur, adil, dan bersih dalam mengikuti proses pelaksanaan pemilihan pemimpin baru mereka," ujar Teguh.

Namun, pihaknya tetap menekankan supaya panwaslu di setiap tingkatan mampu bertindak preventif.