Puluhan Petugas Kebersihan RSUD Nunukan Mogok, Anggota DPRD Lakukan Sidak

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sejumlah Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar inspeksi mendadak/sidak pasca mogoknya puluhan petugas kebersihan RSUD Nunukan pada Sabtu (1/6/2024) dan Minggu (2/6/2024).

Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing bersama Ahmad Triadi, Andi Mutamir, Andi Krislina, dan Andre Pratama.

"Kami melihat ada masalah yang serius di RSUD Nunukan. Kita mencoba melihat lebih dalam, dan kita akan bersama sama mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: 3 Bulan Upah Belum Dibayar, Puluhan Cleaning Service RSUD Nunukan Mogok Masal

Hamsing menegaskan, DPRD menduga ada permasalahan yang perlu diperjelas menyangkut mogoknya para petugas kebersihan atau cleaning service (cs).

Terlebih, penyebab mogoknya puluhan petugas kebersihan itu karena sudah tiga bulan belum menerima upah akibat nihilnya alokasi anggaran RSUD Nunukan.

Ia melanjutkan, Komisi III DPRD Nunukan menilai ini adalah fenomena gunung es yang harus dibedah.

"Pihak RSUD harus transparan ke kami, anggota DPRD ini jika memang ingin solusi. Makanya kita tidak menunggu bola. Kita melihat ada masalah serius yang harus ditanggulangi sama sama, sehingga kita yang merupakan wakil masyarakat Nunukan, mencoba menawarkan diri untuk menggandeng tangan RSUD. Di mana salahnya, mari kita benahi karena RSUD adalah milik kita bersama," imbuhnya.

Dalam Sidak tersebut, terungkap bahwa RSUD Nunukan ternyata memiliki utang puluhan miliar Rupiah ke pihak ketiga.

Utang dalam jumlah besar ini akhirnya menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan RSUD yang berimbas pada tertundanya pembayaran petugas kebekrsihan, yang berpotensi meluas ke masalah pelayanan, gaji nakes, dan ketersediaan obat.

"Kami ingin ada penjelasan rinci, berapa jumlah keuntungan BLUD (badan layanan umum daerah) per bulan. Managemen keuangannya seperti apa. Apakah setiap tahun menambah hutang, atau bagaimana. Terus terang saja, pelayanan RSUD sering dikeluhkan masyarakat ke kami, itu juga yang mendasari kami sidak hari ini," kata Hamsing.

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor RSUD Nunukan Kaltara

RSUD butuh subsidi

Sekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Saleh, tidak membantah bahwa managemen RSUD Nunukan sedang terkena masalah utang.

Jika merujuk hasil audit Inspektorat dan BPKP, hutang RSUD Nunukan tercatat sebesar Rp 12,3 miliar pada tahun anggaran 2021-2022.

Namun kemudian, ada review/penghitungan ulang dari BPKP pada 2023, dengan hasil yang terverifikasi, sebesar Rp 25,5 miliar.

Terdiri dari hutang kepada rekanan/pihak ketiga, distributor obat, dan jasa pelayanan (jaspel).

Sementara keuntungan dari pengelolaan BLUD, rata-rata yang diperoleh RSUD Nunukan sebesar Rp 5 miliar per bulan.