Puluhan Petugas Kebersihan RSUD Nunukan Mogok, Anggota DPRD Lakukan Sidak

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sejumlah Anggota DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar inspeksi mendadak/sidak pasca mogoknya puluhan petugas kebersihan RSUD Nunukan pada Sabtu (1/6/2024) dan Minggu (2/6/2024).

Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing bersama Ahmad Triadi, Andi Mutamir, Andi Krislina, dan Andre Pratama.

"Kami melihat ada masalah yang serius di RSUD Nunukan. Kita mencoba melihat lebih dalam, dan kita akan bersama sama mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Hamsing, Selasa (4/6/2024).

Baca juga: 3 Bulan Upah Belum Dibayar, Puluhan Cleaning Service RSUD Nunukan Mogok Masal

Hamsing menegaskan, DPRD menduga ada permasalahan yang perlu diperjelas menyangkut mogoknya para petugas kebersihan atau cleaning service (cs).

Terlebih, penyebab mogoknya puluhan petugas kebersihan itu karena sudah tiga bulan belum menerima upah akibat nihilnya alokasi anggaran RSUD Nunukan.

Ia melanjutkan, Komisi III DPRD Nunukan menilai ini adalah fenomena gunung es yang harus dibedah.

"Pihak RSUD harus transparan ke kami, anggota DPRD ini jika memang ingin solusi. Makanya kita tidak menunggu bola. Kita melihat ada masalah serius yang harus ditanggulangi sama sama, sehingga kita yang merupakan wakil masyarakat Nunukan, mencoba menawarkan diri untuk menggandeng tangan RSUD. Di mana salahnya, mari kita benahi karena RSUD adalah milik kita bersama," imbuhnya.

Dalam Sidak tersebut, terungkap bahwa RSUD Nunukan ternyata memiliki utang puluhan miliar Rupiah ke pihak ketiga.

Utang dalam jumlah besar ini akhirnya menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan RSUD yang berimbas pada tertundanya pembayaran petugas kebekrsihan, yang berpotensi meluas ke masalah pelayanan, gaji nakes, dan ketersediaan obat.

"Kami ingin ada penjelasan rinci, berapa jumlah keuntungan BLUD (badan layanan umum daerah) per bulan. Managemen keuangannya seperti apa. Apakah setiap tahun menambah hutang, atau bagaimana. Terus terang saja, pelayanan RSUD sering dikeluhkan masyarakat ke kami, itu juga yang mendasari kami sidak hari ini," kata Hamsing.

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor RSUD Nunukan Kaltara

RSUD butuh subsidi

Sekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Saleh, tidak membantah bahwa managemen RSUD Nunukan sedang terkena masalah utang.

Jika merujuk hasil audit Inspektorat dan BPKP, hutang RSUD Nunukan tercatat sebesar Rp 12,3 miliar pada tahun anggaran 2021-2022.

Namun kemudian, ada review/penghitungan ulang dari BPKP pada 2023, dengan hasil yang terverifikasi, sebesar Rp 25,5 miliar.

Terdiri dari hutang kepada rekanan/pihak ketiga, distributor obat, dan jasa pelayanan (jaspel).

Sementara keuntungan dari pengelolaan BLUD, rata-rata yang diperoleh RSUD Nunukan sebesar Rp 5 miliar per bulan.

Saleh berkata, uang tersebut hanya cukup untuk operasional.

"Sekarang saja, gaji dokter belum kita bayarkan selama 4 bulan," ujar Saleh.

Saleh juga membenarkan, besarnya utang RSUD membuat pihak rekanan, khususnya penyedia obat tak lagi menaruh kepercayaan.

Kalau biasanya RSUD menggunakan vendor perusahaan obat dengan harga generic, kini mereka harus beralih ke perusahaan obat lebih mahal, yang tentunya semakin memperbesar nominal utang.

"Kita RSUD Nunukan membuat sistem apotek jejaring. Kami bersurat ke banyak apotek di Nunukan, untuk kerjasama. Tapi sampai hari ini, hanya 2 apotek yang merespon. Banyak apotek tidak mau dihutang tentunya," lanjutnya.

Masalah utang RSUD Nunukan, sudah disampaikan ke Pemkab Nunukan, sehingga ada kebijakan untuk membayarkan utang RSUD sebesar Rp 5 miliar.

Sayangnya, kendala birokrasi dan pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBD dan sistem BLUD, jauh berbed  dengan dasar aturan yang juga berbeda.

Karena aturan birokrasi itu, uang bantuan Pemda Nunukan tidak cair sampai sekarang. Akibatnya, hutang RSUD semakin bertambah saban tahunnya.

"RSUD sudah menyusun RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran), di dalamnya semua hal yang urgen. Tapi namanya perencanaan tentu ada masanya terkendala, seperti sarat verifikasi bagi Nakes jika ingin BPJS berlanjut, atau akreditasi ketika RSUD naik status dan lainnya. Harus kami katakan, RSUD butuh subsidi," kata Saleh lagi.

Segera dirapatkan di DPRD

Segala keluhan dan permasalahan RSUD Nunukan, akan menjadi pokok bahasan dalam rapat dengar pendapat di DPRD Nunukan, Rabu (5/6/2024).

Selain managemen RSUD, DPRD akan mengundang Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pemkab Nunukan, dan stake holder terkait, untuk mencari solusi dari permasalahan hutang RSUD Nunukan.

"Kita berharap, besok managemen RSUD membuka semua masalahnya secara transparan ke kami. Kita tidak mau karena masalah keuangan RSUD, pelayanan terganggu, hak masyarakat miskin terabaikan, dan terjadi aksi aksi serupa macam mogoknya CS dan lainnya. Kita tunggu besok di ruang rapat DPRD Nunukan karena ini urgen. Kita punya ancaman yang tidak main main dan harus disikapi segera," tegas Hamsing.

Baca juga: Sempat Mogok Kerja, Sopir Truk Sampah di Bogor Bertugas Kembali

Sebelumnya diberitakan, imbas dari puluhan tenaga kebersihan mogok, sampah di RSUD menumpuk dan menciptakan pemandangan tak sedap.

Managemen RSUD Nunukan mau tidak mau harus gotong royong untuk mengatasi penumpukan sampah yang ditinggalkan para CS.

SSekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Saleh mengatakan, total ada sekitar 60 CS di RSUD Nunukan. Sementara yang melalukan aksi mogok kerja, lebih 50 persen.

Para CS, merupakan tenaga kerja lepas/outsorching yang dipekerjakan RSUD Nunukan dibawah tanggung jawab CV Zain.