Seorang Ibu di Bangka Belitung Tempuh 60 Kilometer demi Tolak Tambang Timah Laut

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Ecin (47) bersikukuh menolak tambang timah laut di kampung halamannya di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.

Ibu tiga anak itu pun menempuh perjalanan sejauh 60 kilometer menuju kantor gubernur di Kota Pangkalpinang.

Bersama ratusan orang lainnya, Ecin menyampaikan aspirasi menolak tambang laut bertepatan dengan Hari Bumi, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Buntut Kasus Korupsi Retribusi Tambang Pasir, Kades di Magelang Diberhentikan Sementara

"Kami menggantungkan hidup dari laut sebagai nelayan. Bukan hitungan tahun lagi, tapi sudah turun-temurun," kata Ecin saat aksi demo di kantor gubernur.

Panas terik yang menyengat di halaman kantor gubernur sekitar pukul 13.30 WIB tak menyurutkan semangat pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat nelayan Desa Beriga yang terdiri dari ibu-ibu. Kemudian, ada perwakilan mahasiswa dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung yang ikut berorasi.

Baca juga: Kades di Magelang Jadi Tersangka Korupsi Retribusi Tambang Pasir, Rugikan Negara Rp 924 Juta

Aparat kepolisian tampak bersiaga, mengepung lokasi warga menyampaikan aspirasinya itu.

Menurut Ecin, mata pencarian sebagai nelayan tidak bisa digantikan dengan tambang.

Dari penghasilan nelayan itu, warga bisa menghidupi keluarga mereka. Bahkan membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.

"Anak saya lulus kuliah dari hasil nelayan. Sekarang masih ada lagi yang sedang SMP," ujar Ecin.

Dia mengungkapkan, kawasan laut Beriga hingga saat ini masih terjaga keasriannya. Laut Beriga kaya akan ikan, cumi, dan kepiting.

Nelayan yang hanya bermodalkan sebuah perahu dengan mudah membawa hasil tangkapan pulang.

"Buat beli beras sekilo dua kilo mudah kami, Pak. Tinggal melaut sebentar sudah dapat (ikan)," ujar Ecin.

Hal senada diungkapkan Seli yang juga berasal dari Batu Beriga. Masyarakat, sambung Seli, kompak menolak tambang timah laut di daerah mereka.

Penolakan itu dibuktikan dengan datangnya warga beramai-ramai ke kantor gubernur.

"Kami tahunya kerja sebagai nelayan. Dampak lingkungannya tidak ada, beda dengan tambang," ujar Seli.

Dia pun mengakui sudah ada sosialisasi terkait rencana tambang di laut Beriga. Namun, warga bersikukuh tetap menolak.

"Daratan sudah habis ditambang, sekarang laut yang harus kami pertahankan," ucap Seli.

Saat ini 90 persen lebih warga Batu Beriga bekerja sebagai nelayan.

Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, dengan tegas menolak tambang laut Desa Batu Beriga.

Dia menilai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup laut Beriga harus dicabut.

"Perjuangan ini sudah sejak lama, kemudian 2020 dalam aturan zonasi diakomodir tambang laut di sana. Saya tidak tahu apakah politisi tersandera kepentingan atau tidak," beber Hafiz.

Dia menilai, perusahaan timah telah gagal mengelola sumber daya alam di Bangka Belitung. Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi pertimahan yang telah menjerat 16 tersangka.

"Ditambah kerugian Rp 271 triliun karena rusaknya ekosistem," sebut Hafiz.

Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Syafrizal ZA, memastikan bakal berkirim surat pada kementerian terkait aspirasi yang disampaikan warga.

Safrizal mengaku mendukung aspirasi yang disampaikan warga karena dirinya juga termasuk pencinta lingkungan.

"Kami juga akan rekomendasikan mana saja izin yang perlu dievaluasi. Masyarakat juga harus tetap dengan pendiriannya, jangan sampai nanti karena sekilo dua kilo beras bisa berubah," ucap Safrizal saat menyambut aspirasi di kantornya.

Di sisi lain, Safrizal mengingatkan, tak semua izin tambang bisa disetop. Sebab, sektor tambang juga menjadi tumpuan ekonomi yang banyak orang bekerja di dalamnya.