Menyoal Tewasnya Bocah 12 Tahun Saat Baku Tembak di Papua, Peluru Tembus Dinding Rumah Korban

Tapi harus ditempatkan di "objek yang memang diperuntukkan untuk operasi keamanan dan legal secara hukum".

Karena kalau terus dibiarkan, korban dari sipil akan terus berjatuhan dan tudingan aparat menjadikan warga sebagai tameng menghadapi kelompok bersenjata semakin kuat.

"Jika bercampur dengan objek sipil akan menimbulkan potensi pelanggaran hukum dan kesulitan bagi operasi keamanan sendiri," ujar Sigit.

Frits juga menambahkan, Satgas Cartenz semestinya sudah memetakan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi jalur atau persembunyian kelompok tersebut.

Kalau berpegang pada data itu, mestinya pos keamanan diarahkan ke sasaran tersebut, bukan berada di sekitar permukiman masyarakat.

Baca juga: TNI Sebut Anggota KKB yang Dianiaya Prajurit Yonif Raider 300/Braja Wijaya Telah Dilepas Polisi

Apa tanggapan Satgas Cartenz?

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Bayu Suseno, mengakui pos Bank Papua yang menjadi markas anggotanya di Distrik Sugapa adalah aset pemerintah daerah namun sudah lama tidak aktif.

Adapun alasan mengapa menjadikan pos Bank Papua yang dekat dengan permukiman warga sebagai markas, karena klaimnya kelompok TPNPB di Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir ini aktif melakukan serangan.

Sehingga, Satgas menempatkan satu pos di dekat Bank Papua tersebut, ucapnya.

"Pos kami memang sebagian besar di dekat permukiman. Karena KKB sendiri juga menyasar masyarakat sipil baik pendatang maupun orang asli Papua untuk dibunuh," sebut Bayu dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Baca juga: Kapolda Papua Kirim 1 Regu Brimob ke Lokasi Penyerangan KKB di Paniai

Soal aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata di Papua, Satgas mencatat pada Senin (08/04) malam sekitar pukul 21.05 WIT, TPNPB pimpinan Ananias Ati Mimin disebut mengeksekusi kepala kampung Modusit yang juga Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang yaitu Timo Kasipmabin.

Pasalnya Timo (45 tahun) dicurigai sebagai mata-mata yang membantu aparat keamanan dalam menumpas lima anggota TPNPB di wilayah tersebut sepanjang tahun 2024.

Kepada BBC News Indonesia, juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, membenarkan bahwa pihaknya membunuh Timo karena memiliki bukti keterlibatannya dengan aparat.

Akan tetapi, Bayu Suseno menampik sangkaan itu.

"Kami tegaskan bahwa korban sama sekali bukanlah mata-mata aparat. KKB memang keras, mereka mencari-cari alasan agar bisa membunuh sesuka hati. Korban difitnah sebagai mata-mata padahal tujuan mereka hanyalah menghabisi sesama orang asli Papua itu sendiri," tegas Bayu.

Baca juga: 3 Jenazah Korban Penyerangan KKB di Paniai Diterbangkan ke Nabire

Kekerasan lain yang dilakukan kelompok bersenjata, kata Bayu, menyasar warga sipil juga terjadi pada Selasa (09/04) di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.

Satgas Cartenz menyebutkan telah terjadi insiden penembakan terhadap dua warga sipil di kios jembatan Yesey Mersey sekitar pukul 14.52 WIT.

Korban bernama Pampang dilaporkan mengalami luka tembak pada bagian kepala sebelah kanan dan saat ini dalam kondisi kritis di RSUD Ilaga. Sementara korban bernama Nortinus mengalami luka kibat rekoset peluru pada pinggang sebelah kiri dan kondisinya stabil.

Tapi di sisi lain, anggota Brimob juga diketahui menangkap dua warga sipil di Ibu Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Jumat (05/04) pagi.

Dua warga sipil itu ditangkap di depan SD Negeri 1 Dekai saat pulang dari Perumahan Guru.

Baca juga: Kronologi Serangan KKB Tewaskan 2 Polisi dan 1 Warga Sipil di Paniai

Hingga saat ini keduanya masih ditahan di Polres Yahukimo untuk diinterogasi atas sangkaan keterlibatan mereka dengan TPNPB Kodap 16 Yahukimo.

Identitas dua orang itu yakni Elki Pahabol yang merupakan calon DPRD Provinsi Papua Pegunungan dan Gerefas Silak berusia 18 tahun.

Aktivis Kemanusiaan Yahukimo, Nifal Engglim, meyakini keduanya "murni warga sipil".

Mengutip laporan tahunan Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) disebutkan sepanjang 2022 terjadi 53 kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Sedangkan korban dari kelompok anak berjumlah 14 orang.

Konflik bersenjata antara aparat dengan TPNPB tidak saja terjadi di pos-pos keamanan, tapi juga di pasar, jalan utama dan tempat fasilitas layanan publik. Beberapa peristiwa akhirnya mengorbankan rakyat sipil dalam jumlah besar dengan cara yang tak manusiawi.