Respons Gibran soal Wacana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

SOLO, KOMPAS.com - Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi positif soal rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Putra sulung Presiden Jokowi itu berharap, kedua pimpinan partai politik (parpol) itu bisa saling bertemu dan bersilaturahmi.

"Semoga para-para pimpinan bisa saling bertemu, bersilaturahmi. Apalagi, ini momen yang baik, momen Ramadhan," kata Gibran, di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, Kepala Inspektorat Solo: Semua Dikandangkan

Sebelumnya, rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati juga telah ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak masalah bertemu dengan capres Prabowo Subianto, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusannya.

Saat ini, tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD tengah mengajukan sengketa pilpres ke MK, bersama tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, untuk bertemu secara pribadi, menurut Hasto, Megawati tak memiliki persoalan pribadi dengan Prabowo.

Hanya saja, pertemuan itu dapat dilakukan setelah MK memutuskan gugatan sengketa pilpres.

"Terkait dengan Pilpres, kita masih menunggu hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," kata Hasto, ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Baca juga: Alasan ASN di Solo Dilarang Terima Parsel Lebaran

"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi," imbuhnya.

Ia menambahkan, Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga penghianatan terhadap Konstitusi. Menurutnya, untuk sementara ke depan PDI-P akan berfokus pada tema tersebut.

"Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarnoputri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama legitimasi beliau bersama PDI di dalam melawan rezim yang otoriter, yang anti demokrasi tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan," ujar dia.