Bupati Bangka Tengah Sebut 44.000 Hektar Lahan Koba Tin "Tak Bertuan"

KOBA, KOMPAS.com - Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Algafry Rahman menyebut, lahan bekas penambangan bijih timah milik PT Koba Tin seluas 44.000 hektar kini seperti "tak bertuan".

"Ada sekitar 44.000 hektar lahan milik PT Koba Tin sekarang kondisinya seperti tidak bertuan," kata Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, di Koba, Minggu kemarin (31/3/2024).

"Sementara masyarakat kami masih menggantungkan ekonomi pada sektor pertambangan bijih timah ini."

Algafry menjelaskan, PT Koba Tin merupakan perusahaan peleburan bijih timah yang sudah berhenti beroperasi sejak 18 September 2013, karena kontrak karya perusahaan milik Malaysia itu tidak diperpanjang lagi.

Baca juga: Kerugian Lingkungan akibat Korupsi Timah Bisa Danai Separuh IKN

Sejak itu, kata Bupati, pengelolaan wilayah kerja pertambangan perusahaan itu diserahkan kepada PT Timah Tbk.

Status wilayah kerja pertambangan Koba Tin saat ini menjadi wilayah pencadangan negara (WPN).

"Kami sudah beberapa kali menyampaikan kondisi ini kepada Gubernur untuk disikapi dan membentuk regulasi yang tepat dalam menjalankan tata niaga bijih timah di daerah," kata Algafry.

Algafry tidak menampik, sektor pertambangan bijih timah tetap menjadi "primadona" masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian.

"Namun sampai saat ini kami belum bisa berbuat banyak, karena dunia pertimahan bukan lagi menjadi kewenangan daerah."

"Sementara dampak baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi sudah di depan mata dialami masyarakat kami," kata Algafry.

Baca juga: Harvey Moeis Jadi Tersangka, Kasus Bermula dari Anjloknya Ekspor PT Timah Tbk

Algafry lantas mendesak Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI untuk segera mengatur regulasi tata niaga timah, sebagaimana yang diharapan masyarakat.

"Saat ini masyarakat kami menunggu dan diperlukan regulasi yang jelas terhadap tata kelola bijih timah ini," ujar Algafry.

Algafry juga menyebutkan, regulasi yang jelas terhadap tata kelola bijih timah ini juga untuk mencegah terjadinya penyelundupan bisnis timah yang dapat merugikan negara.

"Regulasi ini sangat dibutuhkan dan kami juga mengusulkan seluas 6.000 hektar lebih untuk dijadikan wilayah penambangan rakyat."

"Agar masyarakat kami bisa menambang secara resmi tanpa harus 'diuber' aparat keamanan," kata Algafry.