NUNUKAN, KOMPAS.com – Sebuah baliho bergambar Rachmawati Zainal, istri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, dipasang di gerbang masuk sekolah SMAN 1 Nunukan Selatan.
Keberadaan baliho memantik kontroversi dan sorotan tajam Bawaslu Nunukan yang menganggap hal tersebut tidak patut dan mengandung unsur politik.
Untuk diketahui, Rachmawati Zainal merupakan calon anggota DPR RI Dapil Kaltara dari Partai Gerindra. Ia juga dinobatkan sebagai Bunda Literasi Kaltara.
"Yang pasang guru-guru di sini atas arahan saya. Tidak ada sama sekali unsur politik. Di baliho tidak ada lambang partai atau gambar berbau politik. Kami tidak berpolitik politik," ujar Kepala Sekolah SMAN 1 Nunukan Selatan, Mahria, Senin (11/12/2023).
Mahria menegaskan, pemasangan baliho dengan gambar Rachmawati Zainal dengan pakaian PKK dan berisi tulisan Bunda Literasi Kaltara, mengajak gemar membaca dan raih cita-cita wujudkan Kaltara berubah, maju dan sejahtera, tidak menggambarkan unsur kampanye.
Ia juga mengakui sudah dipanggil Bawaslu Nunukan untuk klarifikasi.
Kendati demikian, Mahria menolak keras kalimat klarifikasi, karena menurutnya ia sama sekali tidak melakukan kesalahan sehingga tidak ada hal yang perlu diklarifikasi.
"Kalau konfirmasi baru betul bahasanya, bukan klarifikasi. Saya menolak bahasa itu. Sekarang saya tanya ke Bawaslu, kapan mereka kasih peringatan, kapan ada surat imbauan masuk ke kami. Tidak ada, kami tidak pernah menerima itu," ujar dia.
Baliho bergambar Racmawati mulai dipasang guru-guru SMAN 1 Nunukan Selatan pada saat peringatan Hari Bahasa di 28 Oktober.
Sekali lagi, tegas Mahria, guru-guru SMAN I Nunukan Selatan hanya berniat memperingati bulan bahasa dan sebagai Bunda Literasi Kaltara, baliho tersebut menjadi inisiatif guru untuk memasangnya.
"Yang jelas kami tidak tahu beliau adalah calon DPR RI, tidak ada pemberitahuan ke kami juga. Saya tidak mau berpolitik, dan pemasangan baliho juga bukan kami maksudkan berpolitik," tegasnya.
Jawaban Bawaslu Nunukan
Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran mengaku heran dengan keterangan dari Mahria.
Bagaimana mungkin seorang ASN mengaku tidak tahu menahu kalau tokoh yang disebutnya sebagai Bunda Literasi Kaltara adalah Caleg DPR RI.
"Aparatur negara itu harus tahu hukum. Mungkin berbeda kasusnya kalau itu masyarakat biasa," ujar dia.
Baca juga: AHY kepada Seluruh Caleg Demokrat: Jangan Ragu Pasang Foto Pak SBY di Baliho