Kesulitan Akses Layanan Publik, Penyandang Disabilitas di Sumbawa Dorong Infrastruktur Inklusif

KOMPAS.com - Forum Disabilitas Sarea di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2023 pada Minggu (3/12/2023).

Kegiatan ini mengangkat tema: 'Kami ada dan bisa. Mari berjuang bersama, sampai semua setara'.

Setiap 3 Desember, masyarakat dunia memperingati Hari Disabilitas Internasional untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Acara ini terselenggara atas dukungan pemerintah Kabupaten Sumbawa, YPII (Yayayasan Plan International Indonesia) dan Gabungan Forum Disabilitas yang ada di Sumbawa.

Baca juga: Sehari Mendengar Keluhan Penyandang Disabilitas Aceh Utara...

Kegiatan yang berlangsung di area Car Free Day (CFD) Samota, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dibuka Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany.

Baiq Hadijah, Ketua Forum Disabilitas Sarea Kabupaten Sumbawa, dalam kesempatan ini mendorong pemenuhan akses infrastruktur inklusif bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, setiap kali mengakses layanan publik, para penyandang disabilitas selalu kesulitan.

Berdasarkan data, sekitar 200 lebih penyandang disabilitas baik fisik, netra, mental, rungu, wicara, ganda dan intelektual yang ada di Kabupaten Sumbawa membutuhkan akses infrastruktur inklusif.

“Infrastruktur inklusif artinya bisa diakses oleh semua ragam disabilitas baik itu fisik seperti daksa dengan kursi roda atau tongkat, kemudian bisa dipakai teman netra seperti guiding block, bidang miring, dan toilet inklusif,” papar Hadijah.

Baca juga: Kisah Ihsan, Seorang Disabilitas yang Jadi Bos dan Berdayakan Tetangga Sekitar

Ia menyebutkan, akses bagi penyandang disabilitas di kantor Bupati Sumbawa atau instansi organisasi perangkat daerah (OPD) rata-rata belum ramah.

“Kami kesulitan setiap ke kantor Bupati Sumbawa, apalagi kalau naik tangga ke lantai tiga saat ada kegiatan."

"Karena belum ada bidang miring atau akses bagi kami yang gunakan kursi roda atau tongkat,” kata Hadijah.

Selain itu, fasilitas toilet inklusi belum bisa diakses bagi semua difabel.

Lebih jauh, masih banyak anak dengan disabilitas di Sumbawa belum bisa mengakses pendidikan inklusif di sekolah-sekolah formal selain Sekolah Luar Biasa (SLB).

Di Sumbawa hanya ada dua SLB yakni di SLBN 1 Sumbawa dan SLBN 2 Alas. Diakuinya, tidak semua keluarga bisa mengakses SLB karena keterbatasan ekonomi dan lainnya.

Sementara sekolah dasar negeri baik SD dan SMP berdasarkan regulasi seharusnya menerapkan pendidikan inklusi.

Baca juga: 921 Penyandang Disabilitas di Medan Terima Bansos Rp 1 Juta Per Orang

Namun, sumber daya manusia (SDM) yaitu guru pendidikan khusus, guru bahasa isyarat dan sejenisnya belum ada di sekolah dasar negeri formal.

“Anak dengan hambatan belajar rungu dan wicara paling banyak di Kabupaten Sumbawa tetapi guru bahasa isyarat tidak ada di SD/SMP inklusi ini."

"Dampaknya, anak dengan hambatan ini belum bisa belajar di sekolah dengan baik,” ujar Hadijah.

Oleh karena itu, ia mendorong ada pelatihan vokasi bagi penyandang disabilitas baik diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) maupun organisasi non-pemerintah.

Hal itu agar penyandang disabilitas memiliki skill atau kemampun dan bisa bertahan dalam menjalani tantangan kehidupan ke depan.

“Kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami akses yang setara,” pungkas Hadijah.

Ia menjelaskan bahwa forum disabilitas Sarea adalah gabungan organisasi disabilitas yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Baca juga: Aksesibilitas 28 Juta Penyandang Disabilitas

Sementara, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany mengatakan pemerintah berkomitmen melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang disabilitas.

Menurutnya, pembangunan akses infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas akan diupayakan secara bertahap.

“Kami sudah bahas itu beberapa kali. Insyaallah akan dibangun bertahap agar akses terutama di kantor bupati atau instansi pemerintahan lebih inklusif dan ramah disabilitas,” kata sosok yang akbar disapa Novi.

Ia mencontohkan kantor camat Sumbawa, yang sudah memiliki akses inklusif seperti bidang miring dan toilet inklusi.

Lebih jauh, untuk akses pendidikan bagi anak dengan disabilitas, pemerintah hadir melalui SLBN maupun sekolah inklusi.

Baca juga: Kisah Saroni, Seorang Disabilitas yang Merintis Usaha Makanan Bermodal Rp 20 Ribu

“Kami akan bantu anak-anak dengan disabilitas sesuai kebutuhan dan hobinya,” sebutnya.

Ia meminta kepada warga agar menghapus stigma dan diskriminasi terhadap anak disabilitas.

“Silahkan laporkan kepada kami, agar anak dengan kebutuhan khusus dan hambatan belajar dengan disabilitas ini bisa mengejar cita-cita dan melanjutkan pendidikan,” ujar Novi.

“Anak-anak disabilitas membanggakan atas prestasi dan kelebihan yang dimiliki. Saya ucapkan selamat hari disabilitas internasional,” tambahnya.