Pemprov Jateng Usulkan Relokasi Anggaran Rp 2,3 Triliun untuk 10 Program Prioritas Pj Gubernur, Ini Kata DPRD

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengusulkan relokasi dana anggaran sekitar Rp 2,3 Triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Usulan relokasi anggaran itu diajukan untuk dapat mewujudkan 10 Program Prioritas Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana.

Mengingat usulan ini masih ditahap pembahasan, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto dan jajarannya mengaku akan berkompromi besarnya realokasi anggaran itu pada rapat final besok.

Baca juga: Fraksi PPP DPRD Jateng Tolak 10 Program Prioritas Pj Gubernur Nana Sudjana

“Kita masih pembahasan rancangan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)). Kalau yang diajukan Pj Gubernur untuk realokasi kan Rp 2,3 triliun, kita (DPRD Jateng) punya hak budgeting juga untuk bagaimana mengkompromikan itu,” ujar Bambang melalui sambungan telepon, Kamis (23/11/2023).

Pasalnya, realokasi ini dinilai dapat berdampak pada sejumlah program yang sebelumnya sudah berjalan.

Seperti halnya yang dikritik oleh Fraksi PPP, yang menyebut bahwa insentif guru keagamaan hingga BOSDA bakal terdampak relokasi anggaran.

Selain yang disampaikan fraksi PPP, Bambang juga mengatakan ada beberapa program lainnya yang berpotensi terdampak dalam relokasi anggaran ini.

“Dari Rp 2,36 Triliun itu ada beberapa yang akan direlokasi, antara lain tentang program kemiskinan ekstrem, badan keuangan daerah, BUMDes, desa wisata, dan bantuan keuangan pendidikan. Memang ada BOSDA dan insentif pengajaran keagaman yang kemarin dikritisi oleh PPP,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengakui 10 Program Prioritas Pj Gubenur Jawa Tengah itu selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk terkait pengurangan angka kemiskinan dan masalah stunting.

“Intinya kita sedang mencari titik temu yang pada prinsipnya 10 Program Prioritas itu sesuai sama RPJMD. Cuma memang masalahnya yang mesti kita selaraskan dan samakan itu, relokasi anggaran itu tadi,” tegasnya.

Maka dari itu, pihaknya akan mengawal rancangan itu hingga tahap finalisasi yang akan digelar Jumat (24/11/2023) besok pagi. Rapat pembahasan lanjutan diharapkan dapat menyinkronkan antara legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Jateng.

“Kira-kira dari usulan Pj Gubernur itu mana yang bisa kita kompromikan untuk kita setujui dan tidak setujui. Detailnya besok akan difinalisasi dalam rapat banggar besok. Jadi jumlah dan program yang terkena realokasi baru dirapatkan besok,” tandasnya.

Lebih lanjut, hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemprov Jateng masih belum memberikan tanggapan terkait realokasi anggaran tersebut.