Fraksi PPP DPRD Jateng Tolak 10 Program Prioritas Pj Gubernur Nana Sudjana

SEMARANG, KOMPAS.com - Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah menolak 10 program prioritas Pj Gubernur Nana Sudjana.

Pasalnya penghapusan anggaran insentif guru keagamaan dinilai mengabaikan nasib para guru madin, pondok pesantren, dan TPQ di Jawa Tengah.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah, Masruhan Samsurie menyampaikan, 10 program prioritas tersebut harus merealokasi anggaran Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  RAPBD Jawa Tengah 2024.

Menurut dia, hal ini berdampak serius mengabaikan nasib guru agama dan alokasi dana pendidikan yang cukup besar di Jateng.

Untuk itu, dia menyatakan dua sikap pada rencana itu. "Tidak setuju atau menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan (Guru Madin, TPQ, dan pontren)  se-Jawa Tengah sebesar Rp247 miliar," kata Masruhan, Sabtu (18/11/2023).

Kemudian, dia pun menolak rencana dihapusnya anggaran BOSDA Jawa Tengah yang terdiri dari BOSDA di dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 142 miliar dan BOSDA untuk siswa Madrasah Aliyah Negeri dan swasta se-Jawa Tengah sejumlah Rp 27 miliar.

Masruhan menilai program yang diusung Pj Nana justru menggambarkan hilangnya empati terhadap nasib guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non formal selama ini.

Pasalnya sekitar 250.000 guru agama baik itu Madin, TPQ dan Pondok Pesantren serta guru agama non muslim se-Jateng mendapat tambahan insentif Rp 100.000 per bulan selama lima tahun terakhir.

"Jika dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan mereka. Mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak-anak didik kita di tengah-tengah masyarakat."

"Jika yang hanya Rp 100.000 per bulan ini saja kok mau dihilangkan, ini tentu sangat memprihatinkan," tegas Masruhan.

Kemudian ia menilai dihilangkannya BOSDA sangat mengusik rasa keadilan terhadap dunia pendidikan di Jawa Tengah.

Sebab, sektor pendidikan selama ini cukup terbantu dengan munculnya anggaran BOSDA Jateng.

Selama lima tahun terakhir, sekolah dengan akreditasi A hanya dapat bantuan Rp150.000 per siswa per tahun.

Lalu untuk akreditasi B memeroleh Rp250.000 per siswa per tahun, dan akreditasi C memperoleh Rp 500.000 per siswa per tahun.

"Total anggaran BOSDA selama ini hanya sebesar sekitar Rp 150 miliar per tahun."

"Sementara untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) siswa negeri sebesar Rp 800 miliar per tahun."

"Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan," kata Masruhan.

Masruhan sangat menyayangkan bila upaya pendidikan gratis untuk sekolah menengah atas dan setingkatnya harus dihapuskan demi program prioritas Pj Gubernur Jateng tersebut.