Terbakar, Perkebunan PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir Disegel KLHK

Menurut Rasio, tantangan dalam pemantauan hotspot adalah keterbatasan akses data pemegang hak atau pemilik dari lahan.

Kesulitan untuk mengetahui penanggung jawab lahan terbakar menyulitkan pengiriman surat peringatan.

“Kami akan meregister lahan-lahan yang terbakar untuk penyiapan langkah penegakan hukum lebih lanjut,” jelasnya.

Baca juga: Buntut Karhutla di Pontianak, 5 Lahan Disegel dan 2 Orang Ditangkap

Rasio Sani menegaskan kepada penanggung jawab usaha kegiatan untuk terus melakukan upaya peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk penyiapan sarpras dan sumber daya yang diperlukan.

Namun, apabila lahan terbakar dan tidak segera ditangani, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan izin, atau gugatan ganti kerugian lingkungan secara perdata, dan penegakan hukum pidana dengan hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

“Selain itu, untuk badan hukum dapat dikenakan pidana tambahan perampasan keuntungan. Hukuman maksimal harus ditegakkan agar ada efek jera dan tidak berulang sehingga tidak membuat masyarakat terus menderita karena asap,” tegasnya.