Indeks Infrastruktur Kalbar Meningkat, Anggota DPR Syarif Abdullah Dorong Pembangunan Lebih Merata

JAKARTA, KOMPAS.com – Indeks infrastuktur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) meningkat 3,25 poin pada 2023. Indeks infrastuktur sendiri merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah (pemda).

Untuk diketahui, indeks infrastuktur Kalbar tercatat sebesar 69,59 poin pada 2022. Angka ini meningkat menjadi 71,24 poin pada 2023.

Infrastruktur memang menjadi kunci bagi kemajuan suatu daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil 1 Kalbar Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan bahwa infrastuktur, khususnya transportasi, dapat membuka jalur dan sekat antardaerah.

“Infrastruktur membuat biaya transportasi antardaerah menjadi lebih murah. Masyarakat juga bisa memasarkan berbagai produk ekonomi secara cepat dan langsung,” ujar Syarif saat ditemui Kompas.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Perbaiki Salah Satu Ruas Jalan Daerah di Kalbar, Pusat Guyur Rp 29 Miliar

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana Rp 1,3 triliun untuk perbaikan 40 titik jalan di seluruh wilayah Kalbar, baik kota maupun kabupaten.

Syarif menilai, angka tersebut belum cukup signifikan untuk membangun infrastuktur di daerahnya itu. Terlebih, Kalbar memiliki wilayah yang terbilang luas.

“Meski tidak terlalu besar, anggaran tersebut harus didistribusikan secara merata di tiap wilayah,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kalbar itu.

Untuk diketahui, wilayah Kalbar tak hanya berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, tetapi juga dengan Malaysia. Artinya, infrastuktur menjadi hal penting untuk mendukung konektivitas antarwilayah tersebut.

Baca juga: [POPULER PROPERTI] Tahun 2024, Kalbar dan Kaltim Tersambung Lewat Jalan Perbatasan

Menurut Syarif, seluruh kabupaten dan kota membutuhkan perbaikan jalan. Namun, dia menekankan agar realisasi anggaran pembangunan tak hanya terpusat di satu wilayah.

“Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), perlu melakukan penilaian terhadap wilayah yang paling membutuhkan pembangunan jalan, termasuk yang memiliki nilai fiskal rendah,” jelas Syarif.

Dia menambahkan, pembangunan jalan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan pemda dan pemerintah provinsi (pemprov). Namun, demi mempercepat pembangunan daerah, pemerintah pusat mengambil alih proyek tersebut melalui Intruksi Presiden (Inpres).

Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Syarif, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah dapat merealisasikan anggaran tersebut pada 2023.

Baca juga: Jalan Lingkungan di Tujuh Perumahan Subsidi Kalbar Akan Dibangun, Ini Daftarnya

Dalam kesempatan sama, Syarif menekankan kembali tiga fungsi utama DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengawasi realisasi anggaran itu. Semoga pembangunan infrastuktur yang merata bisa membuka potensi ekonomi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” imbuh dia.