Gubernur Kepri Bantah Konflik di Pulau Rempang karena Komunikasi Buruk

BATAM, KOMPAS.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membantah konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Galang, Batam, karena komunikasi yang buruk seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Ansar menilai, konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga.

"Tidak ada yang tidak sesuai dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat di Pulau Rempang, Galang. Kami masih belum mendapatkan format dan angka yang pas untuk merelokasi warga. Sebab, nantinya BP Batam yang akan membelanjakan itu semua. Tentunya harus ada referensi hukum yang bisa menjamin itu semua," kata Ansar saat ditemui di Gedung Graha Kepri, Rabu (13/9/2023).

Ansar menyebut, jika sudah mendapatkan formulasinya, tentunya ke depan kegiatan sosialiasi yang dilakukan akan tepat sasaran dan masif.

Ansar juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator.

"Sehingga pemerintah pusat mengetahui secara jelas dan tidak setengah-setengah. Selain itu juga hal ini dapat melengkapi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kepri, khususnya Batam untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City ini,” kata Ansar.

Dukung Rempang Eco City

Ansar mendukung penuh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyelesaikan pengembangan kawasan Eco City di Pulau Rempang.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya pun ikut mendukung percepatan relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan program strategis nasional itu ke Dapur 3 Sijantung, Galang.

Baca juga: Atasi Masalah Rempang, Jokowi: Saya Langsung Telepon Kapolri

"Kita wajib menjaga iklim investasi di Batam. Peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan,” kata Ansar.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Rempang Muncul akibat Kesalahpahaman

Ansar percaya pemerintah pusat melalui BP Batam telah menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat Rempang.

Dia menilai Rempang Eco City bakal menjadi mesin ekonomi baru di Indonesia dan memberikan multiplier effect bagi daerah Kepri dan seluruh elemen masyarakat.

Sehingga, pengembangan kawasan Rempang ke depannya diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Komitmen kami bersama adalah mengawal pengembangan Kawasan Rempang. Pengembangan Rempang Eco City ini merupakan program strategis nasional. Artinya, proyek ini punya eskalasi ekonomi yang luas,” terang Ansar.

Sementara, Kepala BP Batam M Rudi mengatakan, proyek pengembangan Rempang merupakan program strategis nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang termaktub dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

Oleh sebab itu, BP Batam pun berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan kawasan tersebut tanpa mengesampingkan hak masyarakat di dalamnya.