Gubernur Kepri Bantah Konflik di Pulau Rempang karena Komunikasi Buruk

Ansar menilai, konflik yang terjadi sebenarnya karena pihaknya belum menemukan cara yang tepat untuk merelokasi warga.

"Tidak ada yang tidak sesuai dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat di Pulau Rempang, Galang. Kami masih belum mendapatkan format dan angka yang pas untuk merelokasi warga. Sebab, nantinya BP Batam yang akan membelanjakan itu semua. Tentunya harus ada referensi hukum yang bisa menjamin itu semua," kata Ansar saat ditemui di Gedung Graha Kepri, Rabu (13/9/2023).

Ansar menyebut, jika sudah mendapatkan formulasinya, tentunya ke depan kegiatan sosialiasi yang dilakukan akan tepat sasaran dan masif.

Ansar juga berharap agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim fasilitator.

"Sehingga pemerintah pusat mengetahui secara jelas dan tidak setengah-setengah. Selain itu juga hal ini dapat melengkapi kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kepri, khususnya Batam untuk menyelesaikan polemik investasi Rempang Eco City ini,” kata Ansar.

Dukung Rempang Eco City

Ansar mendukung penuh upaya Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk menyelesaikan pengembangan kawasan Eco City di Pulau Rempang.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pihaknya pun ikut mendukung percepatan relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan program strategis nasional itu ke Dapur 3 Sijantung, Galang.

"Kita wajib menjaga iklim investasi di Batam. Peluang emas ini jangan sampai kita lewatkan,” kata Ansar.

Ansar percaya pemerintah pusat melalui BP Batam telah menyiapkan solusi terbaik untuk masyarakat Rempang.

Dia menilai Rempang Eco City bakal menjadi mesin ekonomi baru di Indonesia dan memberikan multiplier effect bagi daerah Kepri dan seluruh elemen masyarakat.

Sehingga, pengembangan kawasan Rempang ke depannya diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Komitmen kami bersama adalah mengawal pengembangan Kawasan Rempang. Pengembangan Rempang Eco City ini merupakan program strategis nasional. Artinya, proyek ini punya eskalasi ekonomi yang luas,” terang Ansar.

Sementara, Kepala BP Batam M Rudi mengatakan, proyek pengembangan Rempang merupakan program strategis nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI yang termaktub dalam Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

Oleh sebab itu, BP Batam pun berkomitmen untuk menyelesaikan pengembangan kawasan tersebut tanpa mengesampingkan hak masyarakat di dalamnya. 

“Saya menyampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah provinsi dan BP Batam hanya meneruskan perintah pusat ke daerah. Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Pengembangannya akan dilanjutkan dengan rencana relokasi untuk saudara kita di Pulau Rempang. Rencana ini sudah disepakati pula mulai dari pusat ke daerah. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik,” ujar Rudi.

Sosialisasi ke warga Rempang

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait memastikan sosialisasi ke masyarakat terkait rencana pengembangan Rempang akan terus berlangsung.

Selain itu, pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan yang akan direlokasi pun terus dilakukan.

“Ada 10 regu verifikasi yang melakukan sosialisasi secara door to door ke warga di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kabar baik yang diterima, warga mulai membuka diri secara perlahan,” terang Ariastuty.

Dengan bantuan tim keamanan gabungan dan masyarakat setempat, Ariastuty berharap sosialisasi tersebut bisa berjalan maksimal.

Mengingat BP Batam telah membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog apabila ada pertanyaan dan aspirasi yang mesti disampaikan kepada tim di lapangan.

“Sekitar 200 ratus warga berhasil ditemui dalam sosialisasi dan verifikasi door to door tersebut. Setidaknya, sudah ada 70 persen yang setuju untuk direlokasi,” tegas Ariastuty.

Ariastuty juga menerangkan bahwa pemasangan patok untuk tata batas hutan sebagai kawasan Rempang Eco City pun telah selesai dilakukan. 

“Sebagaimana yang selalu disampaikan, Kepala BP Batam bersama tim sudah menyiapkan solusi terbaik. Untuk masyarakat, perlu disampaikan kembali bahwa pendataan akan berlangsung sampai 20 September nanti,” beber Ariastuty.

Warga Rempang direlokasi ke Dapur 3 Sijantung

BP Batam telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Rempang Eco City.

Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, di antaranya Rusun BP Batam; Rusun Pemkot Batam; Rusun Jamsostek; serta ruko dan rumah.

Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK.

Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Di mana, nilai tersebut naik dari nilai sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.

Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar hunian yang telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.

Tidak itu saja, BP Batam juga menyediakan hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu berada di kawasan Dapur 3 Sijantung.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (masjid dan gereja); fasilitas tempat pemakaman umum yang tertata, dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan.

Ditargetkan, hunian tahap pertama akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut, kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang dikarenakan komunikasi yang kurang buruk antara BP Batam dengan warga.

“Ya, itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi (tidak akan ada masalah,” kata Jokowi di Pasar Kranggot.

Jokowi kemudian menugaskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk ke Rempang, Batam, dalam pekan ini.

Bahlil diminta menjelaskan perihal rencana investasi itu kepada masyarakat Rempang.