MotoGP Mandalika: Kue Pembangunan yang Tidak Merata

PADA pertengahan Maret 2022, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah event International MotoGP.

KEK Mandalika termasuk salah satu dari 18 KEK di Indonesia, yaitu kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki fasilitas khusus untuk kegiatan ekonomi.

Sejak 2017, KEK Mandalika telah beroperasi dengan fokus pada sektor pariwisata. Pembangunan KEK Mandalika berada pada lahan seluas 1.035,67 hektare, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014.

Kawasan ini memiliki infrastruktur strategis, berlokasi dekat dengan Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Lembar, serta terhubung dengan jaringan jalan nasional dan by-pass BIL-KEK.

Dalam event MotoGP tersebut, ada peningkatan mobilitas masyarakat sejak Januari 2022 dengan jumlah pengunjung mencapai 67.760 orang.

Mayoritas pengunjung berasal dari wilayah Jawa, terutama Jawa Barat (15,4 persen), Jawa Timur (15,0 persen), Jakarta (11,9 persen), dan Jawa Tengah (9,2 persen).

Selain itu, ada juga penonton yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 8,9 persen.

Rata-rata pengeluaran per orang selama berada di Lombok mencapai Rp 12 juta, termasuk biaya tiket masuk MotoGP, tiket pesawat, akomodasi hotel, makanan dan minuman, transportasi lokal, belanja oleh-oleh, serta kunjungan wisata lokal.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekrat) saat itu, Rizki Handayani Mustafa optimistis bahwa tujuan event ini untuk meningkatkan perkembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif serta memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Oktober 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan publikasi berjudul "Analisis Isu Terkini: Dampak Penyelenggaraan MotoGP Terhadap Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat".

Publikasi tersebut menggunakan pendekatan Input-Output untuk menganalisis dampak ekonomi yang timbul setelah MotoGP Mandalika.

BPS Provinsi NTB melakukan analisis dengan mengevaluasi beberapa sektor yang berhubungan langsung dengan event tersebut, seperti industri tekstil dan pakaian jadi, industri kayu dan barang dari kayu, industri kertas dan percetakan, industri pengolahan lainnya, perdagangan besar dan eceran, angkutan darat, laut, udara, jasa pengangkutan lainnya, penyediaan akomodasi makan minum, serta jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat selama MotoGP berdampak positif pada output perekonomian Provinsi NTB, dengan peningkatan sebesar Rp 606,81 Miliar.

Kami juga melakukan analisis yang sama, pendekatan Input-Output dengan menggunakan shock dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan pertama tahun 2022 dengan menambahkan sektor industri tekstil dan pakaian jadi, industri karet dan plastik, serta industri furniture.

Hasil analisis kami menunjukkan dampak ekonomi event MotoGP di Provinsi NTB jauh lebih besar daripada hasil analisis yang dilakukan oleh BPS.

Tentu saja, karena analisis kami menggunakan nilai total dari sirkulasi produk dan jasa selama Triwulan ketiga tahun 2022, sedangkan BPS menggunakan proksi konsumsi masyarakat pada saat event MotoGP dilaksanakan.

Peningkatan output perekonomian yang kami temukan mencapai Rp 8,7 Triliun. Temuan ini menggarisbawahi betapa signifikannya pengaruh event olahraga internasional ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor terkait selama tiga bulan sejak event ini digaungkan.

Di sisi lain, kami mencurigai pertumbuhan ini, kenikmatannya tidak dirasakan secara merata.

Melansir dari halaman website BPS, ketimpangan pendapatan di area pedesaan meningkat. Hal itu dapat dilihat dari indeks gini area pedesaan pada triwulan I sebesar 0,332 menjadi 0,341 pada triwulan II Tahun 2022.

Sedangkan ketimpangan pendapatan di area perkotaan menurun sepanjang tahun 2022 dari 0,413 pada triwulan I menjadi 0,392 pada triwulan II.

Fakta ini memberi sinyal bahwa manfaat kue pembangunan yang dibagikan melalui event MotoGP Mandalika belum merata di seluruh lapisan masyarakat di Provinsi NTB.

Selama 2022, terjadi peningkatan bersama-sama dalam indeks kedalaman kemiskinan di area perkotaan dan pedesaan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,53 untuk area perkotaan dan 2,35 untuk area pedesaan.

Indeks kedalaman kemiskinan mencerminkan sejauh mana pendapatan individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan berada di bawah ambang batas kemiskinan.

Dengan adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan semakin jauh dari kesejahteraan.

Analisis kami menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi selama triwulan I tahun 2022 disebabkan segmentasi event MotoGP yang hanya menyasar golongan berpendapatan menengah ke atas dan tidak berhubungan langsung dengan sektor hulu, seperti pertanian.

Luapan dari event MotoGP Mandalika hanya dinikmati oleh beberapa sektor basis yang terkait langsung, seperti perdagangan besar dan eceran, industri makanan dan minuman, transportasi, dan jasa lainnya.

Sementara, sekitar 40 persen pekerja dengan pendapatan menengah ke bawah bekerja di sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan program pengembangan ekonomi inklusif yang lebih luas dan berkelanjutan.

Program ini harus melibatkan sektor-sektor yang belum mendapatkan dampak signifikan dari event MotoGP dengan nilai investasi yang terukur dan berkeadilan.

Ketimpangan di sektor pertanian dan peternakan dapat diatasi melalui integrasi kawasan pertanian dan peternakan serta investasi dalam pembangunan pabrik pengolahan daging sapi beku, industri pakan, cold storage dan rumah teknologi industri pengolahan garam atau sejenisnya.

Selain event MotoGP, pemerintah daerah juga dapat berinvestasi dalam kegiatan festival bahari seperti Nyale, Nyalamak Dilauk, Pandede, dan beberapa warisan adat yang unik.

Beberapa festival bahari yang merupakan produk asli NTB juga tidak kalah menarik dengan event MotoGP. Tentu saja, asal dikemas sedemikian rupa dan mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa event besar dan berskala internasional tidak selalu memberikan manfaat yang signifikan bagi kelompok masyarakat miskin.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa perencanaan mereka tepat, baik secara praksis maupun metodologis dalam upaya mencapai inklusi ekonomi yang lebih baik dan pemerataan yang berkeadilan.