Parahnya Abrasi Pantai di Bengkulu dan Penanganannya yang Butuh Rp 5 Triliun

184 desa di Bengkulu terancam abrasi

Direktur Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga menyatakan terdapat 184 desa di Bengkulu terancam abrasi mulai dari Kabupaten Kaur hingga Mukomuko berbatasan dengan Provinsi Lampung dan Sumatera Barat.

Walhi mengingatkan, Bengkulu telah mengalami krisis iklim dan harus menjadi perhatian serius mengingat daerah itu ditetapkan BNPB sebagai potensi bencana maka pemerintah diminta untuk mempunyai peta penanganan bencana.

Kedua Bengkulu yang identik dengan pesisir ada 184 desa di tepian pesisir maka pemerintah harus memperhatikan kerentanan daerah pesisir dan mendorong pemerintah mempunyai fokus yang serius menyikapi dampak perubahan iklim pada masyarakat dan nelayan.

Baca juga: Izin Ekspor Pasir Laut di Tengah Abrasi dan Perubahan Garis Pantai yang Signifikan

Ketiga, sebagai wilayah yang juga dengan kawasan hutan yakni Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) Bengkulu harus mempertahankan fungsi kawasan hutan terakhir di Bengkulu.

Ancaman pelepasan fungsi kawasan hutan sebesar 120.000 hektar akan berdampak serius mempercepat krisis iklim itu sendiri.

"Pemerintah harus mempertimbangkan kembali usulan pelepasan fungsi kawasan hutan dari Pemprov Bengkulu karena pelepasan fungsi kawasan itu dapat memperluas industri pertambangan di Bengkulu," ujar Ibrahim.

Walhi juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan masyarakat nelayan terdampak krisis iklim untuk diajak mengambil kebijakan dalam menyikapi soal krisi iklim.

"Harus ada pelibatan masayarakat baik teknis dan substansi dalam menangani krisis iklim yang turunannya baik dalam bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Bengkulu," demikian Ibrahim.

Baca juga: Warga Bersihkan Puing Bangunan di Pantai Mapak Indah Mataram usai Dilanda Angin Kencang dan Abrasi

Bagi masyarakat, mereka inginkan desa mereka tidak hilang ditelan laut.

Bila tidak ada intervensi pemerintah maka dalam waktu 10 tahun mereka dapat memastikan desa mereka ikut tenggelam.

"Kami sudah tak bisa lagi banyak berbuat perlu campur tangan pemerintah untuk selamatkan desa kami dari abrasi," demikian Raniah.