Kemudian, dengan kabupaten atau kota yang memiliki status kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang rendah, pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lebih atas problem tersebut.
"Maka ini kami minta untuk mengonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi apa programnya, biasanya problemnya hanya dua saja. Satu, kemauan, yang kedua, teknis," ujar dia.
Baca juga: Ditanya Soal PSI Tarik Dukungan, Ganjar: Sekarang Sedang Hadiri Khitanan
"Nah, kalau teknis kita serahkan. Kalau kemauan, nanti urusan politik kami. Saya membicara terus, kita minta arahan dari ini, dari LKPP, ini perintah Pak Presiden loh," ujar dia.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi atau Hendi, mengatakan, sosialisasi ini harus digerakkan lebih masif karena masih rendah pengadaan secara e-katalog.
"Ini penting karena sekarang ini e-katalog sudah sangat masif masih beberapa PPK yang belum paham. Makna dari sebuah klik katalog yang harganya efisien, jadikan mesti dibanding-bandingkan. Nah, kalau supaya lebih percepat ya pakai aja konseling pengadaan bisa dari LKPP bisa dari Kementerian bisa dari pemerintah provinsi atau bisa langsung," papar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.