Gibran Tak Dampingi Ganjar dan Hendi Saat Kunker di Balai Kota Solo

Kunker ini berkaitan dengan peluncuran konsolidasi pengadaan pakaian dinas harian (khaki) dan seragam sekolah PDN untuk katalog elektronik lokal provinsi dan penyerahan blangkon Jateng Award, di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Jateng, pada Kamis (24/8/2023).

Pantauan Kompas.com, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak terlihat mendampingi Hendi dan Ganjar Pranowo dalam kunker tersebut.

Kemudian, digantikan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, yang menyambut kedatangan Hendi dan Ganjar.

Namun, Teguh Prakoso juga tidak mendampingi keduanya hingga acara selesai.

"Oh ya izin (Gibran), ada acara. Tadi Pak Wakil (Teguh Prakoso) juga sudah menyampaikan. Pak Wakil juga ada acara. Iya (izin)," kata Ganjar Pranowo, setelah acara berlangsung, pada Kamis (24/8/2023).

Dalam acara ini, Ganjar Pranowo mengatakan briefing atau performance ini, sebagai bentuk efisiensi mengadakan barang dan jasa dengan cara melalui e-katalog. Dengan perbandingan harga cukup efisien, terutama masalah harga seragam.

"Tugas kami adalah mendorong agar seluruh kabupaten kota bisa bareng-bareng konsolidasi tadi, bisa mendorong harga yang tidak jauh berbeda dan itu murah. Artinya, konsumen akan diberikan harga yang paling bagus," kata Ganjar.

"Kita coba capai atau konsolidasi kan satu seragam dari kita, pegawai pemda, dan yang kedua seragam sekolah. Kalau kemarin banyak orang yang protes seragam sekolah harganya berapa atau dengan negosiasi bisa lebih murah," ujar dia.

Kemudian, dengan kabupaten atau kota yang memiliki status kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang rendah, pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lebih atas problem tersebut.

"Maka ini kami minta untuk mengonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi apa programnya, biasanya problemnya hanya dua saja. Satu, kemauan, yang kedua, teknis," ujar dia.

"Nah, kalau teknis kita serahkan. Kalau kemauan, nanti urusan politik kami. Saya membicara terus, kita minta arahan dari ini, dari LKPP, ini perintah Pak Presiden loh," ujar dia.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi atau Hendi, mengatakan, sosialisasi ini harus digerakkan lebih masif karena masih rendah pengadaan secara e-katalog.

"Ini penting karena sekarang ini e-katalog sudah sangat masif masih beberapa PPK yang belum paham. Makna dari sebuah klik katalog yang harganya efisien, jadikan mesti dibanding-bandingkan. Nah, kalau supaya lebih percepat ya pakai aja konseling pengadaan bisa dari LKPP bisa dari Kementerian bisa dari pemerintah provinsi atau bisa langsung," papar dia.