Namun, Wahyu meyakini validasi akan menjadi tantangan. menurutnya, tidak mudah mengeluarkan warga dari data warga miskin. Biasanya, akan ada warga yang protes ketika tidak dapat bantuan.
Baca juga: Menteri PMK Sebut Presiden Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Tuntas pada 2024
Ia mencontohkan, pernah ada warga yang lapor polisi karena dikeluarkan dari data kemiskinan oleh pihak desa. Fakta itu selalu disampaikan kepala desa setiap rapat koordinasi.
Oleh sebab itu perlu ketegasan pemerintah desa dalam verifikasi data pada penerapan miskin ekstrem.
"Kami mulai susun big data dengan semua stakeholders. Untuk mencari irisan data kemiskinan. Irisan data ini yang kita intervensi dengan bantuan," papar Wahyu.
Bantuan ini ada banyak macamnya jika tepat sasaran maka kemiskinan ekstrem pasti bisa dientaskan.
Dilansir dari Kompas.id, angka kemiskinan ekstrem dihitung BPS dengan menggunakan standar paritas daya beli (PPP), yakni sebesar 1,9 dollar AS per hari atau sekitar Rp 11.571 per hari atau Rp 351.957 per kapita per bulan.
Dari jumlah itu, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 1,12 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.