Masih Ada 15.370 Jiwa Masuk Kategori Miskin Ekstrem di Sumbawa

Data itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).  

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda)  Sumbawa Wahyu Indra Jaya mengatakan, data tersebut perlu divalidasi ulang. 

Menurutnya, Bappeda akan memvalidasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada desa-desa untuk menjadi rujukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Upaya ini dilakukan sebagai amanat Presiden Jokowi yang menargetkan masalah kemiskinan ekstrem nasional di tahun 2024 entas menjadi 0 persen.

"Proses verifikasi validasi ini sangat penting kita lakukan karena kondisinya sudah banyak yang berubah seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai, meninggal, dan pindah. Setelah selesai proses verifikasi kita laporkan lagi ke Kementerian. Harapannya pada data terbaru 2023 ini ada perubahan," kata Wahyu saat ditemui di kantornya, Jumat (28/7/2023).

Menurutnya, data kemiskinan ekstrem dari pusat, keluar by name by adreas.

"Data ini masih kotor sehingga perlu kita validasi lagi melalui musyawarah desa. Kami juga verifikasi dengan Dinas teknis seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil)," papar Wahyu.

Agar bantuan sosial tepat sasaran diperlukan penyesuaian dan verifikasi data dari Dinas Sosial, DP2KBP3A, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.

Miskin ekstrem ini sambungnya, merupakan kategori pada masyarakat yang pendapatannya di bawah Rp 350.000 per bulan.

Menurutnya, dengan program multi stakeholders di Sumbawa, angka kemiskinan ekstrem pada 2023 ini bisa turun hingga 0,9 persen.

Program-program tersebut antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial, Program Bantuan Tunai dan Non Tunai Dana Desa.

Lalu, Program Penurunan Stunting di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Program Beasiswa Bidikmisi dan KIP Kemendikbud, dan Program one Day one bansos TNI-Polri.

Program-program tersebut membuthkan data yang sudah divalidasi. 

Namun, Wahyu meyakini validasi akan menjadi tantangan. menurutnya, tidak mudah mengeluarkan warga dari data warga miskin. Biasanya, akan ada warga yang protes ketika tidak dapat bantuan.

Ia mencontohkan, pernah ada warga yang lapor polisi karena dikeluarkan dari data kemiskinan oleh pihak desa. Fakta itu selalu disampaikan kepala desa setiap rapat koordinasi.

Oleh sebab itu perlu ketegasan pemerintah desa dalam verifikasi data pada penerapan miskin ekstrem.

"Kami mulai susun big data dengan semua stakeholders. Untuk mencari irisan data kemiskinan. Irisan data ini yang kita intervensi dengan bantuan," papar Wahyu.

Bantuan ini ada banyak macamnya jika tepat sasaran maka kemiskinan ekstrem pasti bisa dientaskan.

Dilansir dari Kompas.id, angka kemiskinan ekstrem dihitung BPS dengan menggunakan standar paritas daya beli (PPP), yakni sebesar 1,9 dollar AS per hari atau sekitar Rp 11.571 per hari atau Rp 351.957 per kapita per bulan.

Dari jumlah itu, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 1,12 persen.