10 Daftar Perjanjian Bersejarah di Indonesia dan Isinya

Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville sejak tanggal 1 Desember 1948.

Isi Perjanjian Roem Royen bagi Indonesia

• Memerintahkan "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
• Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
• Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Isi Perjanjian Roem Royen bagi Balanda

• Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
• Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
• Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 serta tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI.
• Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
• Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

9. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili beberapa negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Den Haag, Belanda, yang dimulai pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Tujuan pertemuan tersebut tidak lain untuk menyelesaikan permasalahan antara Belanda dan Indonesia yang telah lama terjadi.

Pasalnya, Belanda masih ingin menguasai Indonesia meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelum, KMB telah dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Belanda dan telah dilakukan upaya penyelesaian masalah. Pertemuan tersebut adalah:

• Perjanjian Linggarjati 1947
• Perjanjian Renville 1948
• Perjanian Roem Royen 1949

Latar belakang Konferensi Meja Bundar adalah Belanda melakukan Agresi Militer II terhadap Indonesia dan melangar Perjanjian Renville yang telah disepakati.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional mengecam Agresi Militer II Belanda.

Terutama, Belanda juga menangkap sejumlah pemimpin Indonesia, antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Haji Agus Salim, dan sejumlah menteri kabinet yang sedang bertugas di ibu kota sementara, yaitu Yogyakarta.

Hasil Konferensi Meja Bundar

• Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda.
• Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda.
• RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
• Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Hasil, dan Tokohnya

10. Perjanjian New York

Departemen Penerangan RI Perjanjian New York.

Perjanjian New York merupakan perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962.

Tujuan Perjanjian New York untuk mengatur pemindahan kekuasaan atas Papua Barat, dari Belanda ke Indonesia.

Latar belakang Perjanjian New York adalah upaya Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda.

Hal ini karena pada Konferensi Meja Bundar (KMB) saat pengakuan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo sat tahun sejak KMB.

Pada kenyataannya hingga tahun 1961, permasalahan tersebut tidak diselesaikan.

Baca juga: 15 Agustus dalam Sejarah: Perjanjian New York pada 1962, Atur Pemindahan Kekuasaan Papua Barat

Delegasi Belanda dipimpim Dr Van Roijen dan delegasi dari Indonesia dipimpin Dr Soebandrio. E. Bunker adalah delegasi Amerika Serikat sebagai perantara.

Isi Perjanjian New York

Perjanjian New York ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat makin pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969.

Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Widya Lestari Ningsih, Nibras Nada Nailufar, William Ciputra, Serafica Gischa, Vanya Karunia Putri.

Sumber:

makassar.kompas.com, kebudayaan.jogjakota.go.id

www.kompas.com, kesbangpol.kulonprogokab.go.id, dan

dpad.jogjaprov.go.id