10 Daftar Perjanjian Bersejarah di Indonesia dan Isinya

KOMPAS.com - Terdapat sejumlah perjanjian bersejarah di Indonesia.

Perjanjian bersejarah tersebut dilakukan oleh pemerintah lokal dan pemerintah Indonesia dengan bangsa asing sebelum dan setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Beberapa perjanjian bersejarah diawali dengan perundingan hingga mencapai kesepakatan.

Tujuan perjanjian bersejarah tersebut, antara lain supaya tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat pada saat itu. 

Berikut ini sejumlah perjanjian bersejarah di Indonesia.

Perjanjian dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

1. Perjanjian Bongaya (1667)

Perjanjian Bongaya adalah perjanjian antara Kesultanan Gowa dan VOC (kongsi dagang Belanda)

Perjanjian Bongaya ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 Masehi di Bongaya, Sulawesi Selatan.

Perwakilan Kesultanan Gowa adalah Sultan Hasanuddin dan perwakilan VOC adalah Laksamana Cornelis.

Latar belakang Perjanjian Bongaya adalah untuk mengakhiri perang besar-besaran antara Kerajaan Gowa dan VOC.

Perang tersebut terjadi untuk memonopoli rempah-rempah oleh VOC di kawasan timur.

Isi Perjanjian Bongaya

• Makassar harus mengakui monopoli VOC.
• Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Gowa saja.
• Makassar harus membayar ganti rugi peperangan.
• Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone.
• Gowa tertutup untuk orang asing selain VOC.

Baca juga: Isi Perjanjian Bongaya, Latar Belakang, dan Dampak

2. Perjanjian Jepara (1677)

Perjanjian Jepara merupakan kesepakatan antara Sultan Amangkurat II dan VOC pada tahun 1677.

Kesepatan tersebut dibuat untuk memerangi pemberontakan Raden Trunojoyo.

Latar belakang pemberontakan Raden Trunojo dari Madura karena Sultan Amangkurat I dan II, yang memerintah Kerajaan Mataram Islam, dianggap memerintah terlalu keras dan berpihak ke VOC.

Dalam perjanjian tersebut, VOC diwakili oleh Cornelis Janzoon Speelman, utusan khusus Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Dalam Perjanjian Jepara juga menyebutkan daerah-daerah di pesisir utara Jawa, mulai Karawang hingga ujung timur, sebagai jaminan biaya perang untuk menumpas Trunojoyo.

VOC memberikan syarat atas bantuan yang diberikanya yang kenyataannya sangat merugikan Mataram, namun Amangkuran II tetap menyetujuainya.

Isi Perjanjian Jepara

• Amangkurat II harus membayar tinggi kepada VOC
• Amangkurat II memberikan sebagian wilayahnya kepada VOC
• Amangkurat II menyerahkan wilayah di pantai utara Jawa kepada VOC jika Trunojoyo berhasil dikalahkan

Akhirnya, Trunojoyo berhasil dikalahkan dan VOC mendapatkan sebagian wilayah Mataram.

Baca juga: Perjanjian Jepara: Latar Belakang dan Isinya

3. Perjanjian Giyanti (1755)

KOMPAS.com/ANGGARA WIKAN PRASETYA Situs Perjanjian Giyanti di Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di sinilah ditandatangani Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang memecah Mataram Islam jadi Surakarta dan Yogyakarta.

Perjanjian Giyanti adalah perjanjian antara pihak Kerajaan Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi dengan VOC.

Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755.

Latar belakang Perjanjian Giyanti karena adanya suksesi Kerajaan Mataram yang mendapat campur tangan dari VOC.

Perjanjian Giyanti membahas mengenai pembagian wilayah, gelar yang akan digunakan, dan kerja sama VOC dan kesultanan.

Kesepakatan Perjanjian Giyanti

• Membagi Kerajaan Mataram islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi mendapat setengah dari wilayah Kerajaan Mataram Islam, kemudian memuculkan kerajaan baru bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
• Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamangkubuwana I.
• Kerja sama VOC dengan kesultanan.

Baca juga: Sejarah dan Isi Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, Siasat Licik VOC Memecah Mataram

4. Perjanjian Salatiga (1757)

goodnewsfromindonesia Gedung Pakuwon di Salatiga, tempat diadakannya Perjanjian Salatiga, 17 Maret 1757

Perjanjian Salatiga adalah perjanjian antara VOC dan pewaris tahta Mataram yang diwakili oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan raden Mas Said pada tanggal 17 Maret 1757.

Perjanjian Salatiga ditandatangani di Jalan Brigjen Sudiarto No 1, Salatiga, Jawa Tengah.

Latar belakang Perjanjian Salatiga adalah adanya pergolakan besar di Kerajaan Mataram setelah Sultan Agung wafat.

Salah satu pergolakan besar yang dipimpin oleh Raden Mas Said (1746), keponakan Mangkubumi dan Pakubuwono II.

Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa merasa kecewa karena tidak diikutsertakan dalam Perjanjian Giyanti.

Kemudian, dia semakin gencar melakukan perlawanan kepada Hangkubuwono I, Pakubuwana III, dan VOC.

Merasa tidak mampu menangani perlawanan Raden Mas Said, VOC menawarkan jalan damai dengan Perjanjian Salatiga.

Isi Perjanjian Salatiga

• Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji (Pangeran yang memiliki status setingkat dengan raja-raja di Jawa).
• Pengeran Miji tidak diperkenankan duduk di Dampar Kencana (singgasana).
• Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja.
• Tidak boleh memiliki Balai Winata.
• Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar.
• Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati.
• Pemberian tanah lungguh seluas 4.000 cacah yang tersebar, meliputi Kaduwang, Nglaroh, Matesih, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu Pajang sebelah utara dan selatan.

Baca juga: Perjanjian Salatiga: Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

5. Perjanjian Kalijati (1942)

Tribunnewswiki/Dictio Suasana perundingan dalam Perjanjian Kalijati.

Perjanjian Kalijati adalah perjanjian antara Belanda dan Jepang di Indonesia.

Perjanjian Kalijati ditandatangani pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat.

Terdapat tiga tokoh dalam Perjanjian Kalijati, yaitu dua dari pihak Belanda dan satu dari pihak Jepang.

Perwakilan Jepang adalah Jenderal Hitoshima Imamura, sedangkan perwakilan Beladan adalah Tjarda van Starkenborgh Starchourwer, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Letjen Heindrik Ter Poorten, petinggi militer Belanda di Indonesia.

Latar balakang Perjanjian Salatiga adalah rentetan Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya. Dalam perang tersebut Belanda adalah kubu yang berseberangan.

Belanda berada di blok sekutu, sedangkan Jepang berada di blok poros.

Isi Perjanjian Kalijati

Terdapat dua poin penting dalam Perjanjian Salatiga, yaitu:

• Belanda menyerahkan wilayah Indonesia seluruhnya kepada Jepang tanpa disertai syarat.
• Jepang akan membentuk pemerintaha militer di Indonesia.

Baca juga: Peristiwa Bersejarah 8 Maret: Perjanjian Kalijati Ditandatangani, Awali Pendudukan Jepang di Tanah Air

6. Perjanjian Linggarjati (1947)

NIGIS Peserta Perundingan Linggarjati, dari kiri ke kanan: Soekarno, Wim Schermerhorn, Lord Killearn, dan Mohammad Hatta.

Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat.

Perundingan dilakukan pada tanggal 11-15 November 1946, kemudian ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947.

Latar belakangn Perjanjian Linggarjati adalah Indonesia telah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada awal perjalanan kemerdekaan Indonesia tidak berjalan mulus. Hal ini terjadi, karena adanya ancaman dari pihak asing.

Isi Perjanjian Linggarjati

• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
• Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
• Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
• Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran Indonesia-Belanda di bawah Kerajaan Belanda.

Baca juga: Isi Perjanjian Linggarjati, Keuntungan dan Kerugian bagi Indonesia

7. Perjanjian Renville (1948)

Global Security Peta Indonesia setelah Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian Indonesia dengan Belanda pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948.

Perjanjian Renville dilakukan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, sebagai tempat netral yang berlabuh di Jakarta.

Latar belakang Perjanjian Renville adalah untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946.

Perjanjian Renville berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook.

Isi Perjanjian Renville

Berikut ini adalah isi Perjanjian Renville.

• Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
• Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS.
• Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.
• Wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
• Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.
• Tentara Indonesia ditarik mundur dari wilayah-wilayah kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).
• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan dikepalai oleh Raja Belanda.
• Akan diadakan plebisit atau semacam pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.
• Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS.

Baca juga: Latar Belakang dan Isi Perjanjian Renville

8. Perjanjian Roem Royen (1949)

kebudayaan.kemdikbud.go.id Perjanjian Roem Royen

Perjanjian Roem Royen adalah perundingan yang dibuat oleh Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di awal kemerdekaan.

Latar belakang Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya yang pada akhirnya merugikan Indonesia, salah satunya Perjanjian Renville.

Wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil, sedangkan Belanda diuntungkan melalui perjanjian tersebut hingga akhirnya melanggar janji.

Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan Perjanjian Renville sejak tanggal 1 Desember 1948.

Isi Perjanjian Roem Royen bagi Indonesia

• Memerintahkan "pengikut RI yang bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
• Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
• Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat "penyerahan" kedaulatan yang sungguh lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Isi Perjanjian Roem Royen bagi Balanda

• Belanda menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
• Menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik.
• Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1949 serta tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan RI.
• Menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
• Berusaha dengan sungguh-sungguh agar Konferensi Meja Bundar segera diadakan sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

9. Konferensi Meja Bundar

Wikipedia/Daan Noske Perundingan dalam Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili beberapa negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia.

Pertemuan tersebut berlangsung di Den Haag, Belanda, yang dimulai pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Tujuan pertemuan tersebut tidak lain untuk menyelesaikan permasalahan antara Belanda dan Indonesia yang telah lama terjadi.

Pasalnya, Belanda masih ingin menguasai Indonesia meskipun Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Sebelum, KMB telah dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Belanda dan telah dilakukan upaya penyelesaian masalah. Pertemuan tersebut adalah:

• Perjanjian Linggarjati 1947
• Perjanjian Renville 1948
• Perjanian Roem Royen 1949

Latar belakang Konferensi Meja Bundar adalah Belanda melakukan Agresi Militer II terhadap Indonesia dan melangar Perjanjian Renville yang telah disepakati.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dunia internasional mengecam Agresi Militer II Belanda.

Terutama, Belanda juga menangkap sejumlah pemimpin Indonesia, antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Haji Agus Salim, dan sejumlah menteri kabinet yang sedang bertugas di ibu kota sementara, yaitu Yogyakarta.

Hasil Konferensi Meja Bundar

• Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda.
• Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.
• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda.
• RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
• Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar (KMB): Latar Belakang, Hasil, dan Tokohnya

10. Perjanjian New York

Departemen Penerangan RI Perjanjian New York.

Perjanjian New York merupakan perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1962.

Tujuan Perjanjian New York untuk mengatur pemindahan kekuasaan atas Papua Barat, dari Belanda ke Indonesia.

Latar belakang Perjanjian New York adalah upaya Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda.

Hal ini karena pada Konferensi Meja Bundar (KMB) saat pengakuan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo sat tahun sejak KMB.

Pada kenyataannya hingga tahun 1961, permasalahan tersebut tidak diselesaikan.

Baca juga: 15 Agustus dalam Sejarah: Perjanjian New York pada 1962, Atur Pemindahan Kekuasaan Papua Barat

Delegasi Belanda dipimpim Dr Van Roijen dan delegasi dari Indonesia dipimpin Dr Soebandrio. E. Bunker adalah delegasi Amerika Serikat sebagai perantara.

Isi Perjanjian New York

Perjanjian New York ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1962 yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA).

Pada tanggal 1 Mei 1963, Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat makin pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969.

Penulis: Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Widya Lestari Ningsih, Nibras Nada Nailufar, William Ciputra, Serafica Gischa, Vanya Karunia Putri.

Sumber:

makassar.kompas.com, kebudayaan.jogjakota.go.id

www.kompas.com, kesbangpol.kulonprogokab.go.id, dan

dpad.jogjaprov.go.id