Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

Melalui pemanfaatan SOP-AP dapat dipastikan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, juga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya.

Dengan demikian, ASN sebagai mesin birokrasi, akan bekerja optimal berdasarkan standar dan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Para pegawai atau ASN akan melakukan aktivitas berdasarkan prosedur kerja yang berisi standar-standar operasional kerja pengentasan kemiskinan yang telah disusun atau dirumuskan.

Standar operasional kerja itu antara lain dapat meliputi standar operasional dalam pelelangan hingga pelaksanaan proyek atau program, terutama yang erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

Standar-standar yang telah disusun dan diimplementasikan itu kemudian dikontrol oleh badan pengawas internal birokrasi, lembaga legislatif sebagai representasi publik, serta organisasi masyarakat sipil.

Dengan standarisasi pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme kontrol yang jelas dan ketat, maka akan melahirkan efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi dalam program pengentasan kemiskinan.

Ketiga, peningkatan profesionalisme dan etos kerja pegawai. Hal ini dapat diupayakan dengan menghadirkan kesadaran kolektif bahwa sesungguhnya birokrasi adalah pelayan publik.

Kesadaran kolektif akan berdampak peningkatan pelayanan masyarakat miskin dalam berbagai aspek. Masyarakat miskin pada akhirnya mendapatkan pelayanan yang baik dan relevan.

Dengan demikian akan ada kepuasan pelayanan yang tentu saja dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Produktivitas di berbagai sektor akan berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan

Keempat, dengan tingkat kesejahteraan semakin meningkat dan berkurang angka kemiskinan, krisis sosial semakin rendah, maka akan berpengaruh positif terhadap aspek finansial masyarakat.

Tingkat kesejahteraan dan finansial yang lebih baik, akan meningkatkan pula daya beli atau konsumsi masyarakat. Hal ini kemudian akan berimplikasi terhadap perputaran ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin meningkatnya PAD, selanjutnya dialokasikan kembali pada program pengembangan SDM di daerah, tentu akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah di berbagai sektor.

Dengan demikian, indikator capaian dari proses-proses di atas akan dilihat dari: pencapaian pertumbuhan dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah; makin baiknya pelayanan publik; meningkatnya pendapatan masyarakat dan pencapaian PAD; serta munculnya berbagai program peningkatan SDM.

Semua proses di atas harus dilakukan secara berurutan atau simultan. Semua pencapaian tersebut tentu akan menjadi siklus afirmatif yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di kawasan timur Indonesia.