Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia

PERSENTASE provinsi dengan penduduk paling miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret - September 2022, kembali menempatkan empat daerah di kawasan timur Indonesia di urutan teratas.

Berturut-turut, Papua berada di peringkat pertama, dengan angka kemiskinan mencapai 26,80 persen. Berikutnya di urutan kedua adalah Papua Barat dengan total kemiskinan mencapai 21,43 persen.

Kemudian di posisi ketiga Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tingkat kemiskinan di angka 20,23 persen. Posisi keempat dihuni oleh Maluku dengan tingkat kemiskinannya mencapai 16,23 persen.

Realitas ini tentu saja memprihatinkan, apalagi bila ditelisik, empat daerah di kawasan timur Indonesia itu sejatinya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, di darat maupun di laut.

Begitu pula dengan program pengentasan kemiskinan, telah banyak dilakukan. Sudah banyak rupiah dianggarkan untuk mengangkat warga di kawasan timur Indonesia dari garis kemiskinan.

Namun kenyataannya, kemiskinan masih menjadi persoalan yang paling krusial dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan masih terus tinggi?

Selama ini program pengentasan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberian bantuan atau hibah. Dilakukan dengan anggapan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, yang posisinya sekadar menerima bantuan yang diberikan.

Di tengah masyarakat yang belum berdaya, juga telah lama lekat dengan budaya konsumtif, menjadi seperti ‘buang garam di laut’. Akan mudah kita saksikan, ada keluarga yang tergolong miskin, tapi di rumahnya ada televisi atau sepeda motor edisi terbaru.

Dalam perilaku bergaya konsumtif daripada produktif ini yang sering tampak adalah ‘walau tidak ada duit yang penting gaya’. Orang Maluku sering menyebutnya ‘action today mampus tomorrow’.

Selain itu, budaya ‘malas’ atau etos kerja yang rendah turut menarik turun produktivitas sebagian besar masyarakat —hal ini mungkin pula karena dimanjakan oleh alam. Lebih suka duduk habiskan waktu ‘ngobrol ngalor ngidul’, daripada mengelola potensi alam.

Persoalan krusial lainnya dalam pengentasan kemiskinan adalah masih maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta program pengentasan kemiskinan tidak berbasis pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Sering ditemukan seorang pejabat atau kepala daerah hanya memperhatikan keluarganya untuk jabatan-jabatan tertentu, untuk program atau bantuan tertentu. Di kawasan timur Indonesia persoalan ini sangat merisaukan.

Lantas apa yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan itu? Selain berbagai pendekatan yang dimungkinkan, salah satu upaya yang harus segera dilakukan adalah dengan me-revitalisasi visi pemerintah di daerah.

Visi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus lebih diarahkan atau dipertegas pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang mesti dijadikan visi dan prioritas setiap kepala daerah.

Karena bagaimanapun, keberhasilan suatu pembangunan di daerah adalah meningkatnya kualitas SDM sehingga memberikan insentif signifikan bagi pengelolaan sumber daya alam dan bermuara pada perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Adapun visi pemerintah daerah tersebut harus mampu diterjemahkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin birokrasi, dalam implementasi kerja-kerja mereka di lapangan. Bukan basa-basi atau menjadi slogan semata.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, meminjam pendekatan Balanced Scorecard: Sebuah mekanisme dalam sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan.

Maka proses yang harus dilakukan adalah: Pertama, membangun pertumbuhan dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut dimungkinkan dengan segera dilakukannya reformasi birokrasi secara komprehensif di setiap jenjang pemerintah daerah sehingga ada efisiensi, efektivitas, dan proporsionalitas penggunaan anggaran.

Sebab nyatanya, pembayaran gaji hingga belanja operasional birokrasi masih menyedot anggaran yang lebih besar.

Dengan reformasi birokrasi, anggaran yang besar dapat berbanding positif dengan kualitas pelayanan publik.

Anggaran belanja untuk pegawai perlu dialokasikan dengan lebih proporsional dan terukur, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan.

Reformasi birokrasi juga dilakukan untuk menumbuhkembangkan kualitas korps pegawai atau ASN sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Dengan skill pegawai terus di-upgrade, mereka dapat mengatasi maupun mengantisipasi setiap kemungkinan yang muncul atau mengemuka.

Kualitas ASN yang mumpuni, dalam konteks yang lebih jauh dapat melahirkan berbagai inovasi atau terobosan baru. Seperti mengupayakan kerjasama dengan para mitra atau lembaga funding dalam pengentasan kemiskinan.

Seperti diketahui, jika mau diupayakan, ada banyak lembaga funding atau institusi donor nasional dan internasional, pemerintah maupun NGO, yang mau bekerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Dengan kerjasama yang terbangun, maka akan terjadi sharing sumber daya, dana atau anggaran, sehingga muncul efisiensi maupun efektifitas dalam pengelolaan anggaran pengentasan kemiskinan di suatu daerah.

Kedua, menyusun dan memanfaatkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) oleh pemerintah di daerah.

SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Dengan disusun dan dimanfaatkannya SOP-AP yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap daerah, maka dipastikan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan proses pelayanan publik dapat diminimalkan.

Melalui pemanfaatan SOP-AP dapat dipastikan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, juga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya.

Dengan demikian, ASN sebagai mesin birokrasi, akan bekerja optimal berdasarkan standar dan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

Para pegawai atau ASN akan melakukan aktivitas berdasarkan prosedur kerja yang berisi standar-standar operasional kerja pengentasan kemiskinan yang telah disusun atau dirumuskan.

Standar operasional kerja itu antara lain dapat meliputi standar operasional dalam pelelangan hingga pelaksanaan proyek atau program, terutama yang erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan.

Standar-standar yang telah disusun dan diimplementasikan itu kemudian dikontrol oleh badan pengawas internal birokrasi, lembaga legislatif sebagai representasi publik, serta organisasi masyarakat sipil.

Dengan standarisasi pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme kontrol yang jelas dan ketat, maka akan melahirkan efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi dalam program pengentasan kemiskinan.

Ketiga, peningkatan profesionalisme dan etos kerja pegawai. Hal ini dapat diupayakan dengan menghadirkan kesadaran kolektif bahwa sesungguhnya birokrasi adalah pelayan publik.

Kesadaran kolektif akan berdampak peningkatan pelayanan masyarakat miskin dalam berbagai aspek. Masyarakat miskin pada akhirnya mendapatkan pelayanan yang baik dan relevan.

Dengan demikian akan ada kepuasan pelayanan yang tentu saja dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Produktivitas di berbagai sektor akan berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angka kemiskinan

Keempat, dengan tingkat kesejahteraan semakin meningkat dan berkurang angka kemiskinan, krisis sosial semakin rendah, maka akan berpengaruh positif terhadap aspek finansial masyarakat.

Tingkat kesejahteraan dan finansial yang lebih baik, akan meningkatkan pula daya beli atau konsumsi masyarakat. Hal ini kemudian akan berimplikasi terhadap perputaran ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semakin meningkatnya PAD, selanjutnya dialokasikan kembali pada program pengembangan SDM di daerah, tentu akan terus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah di berbagai sektor.

Dengan demikian, indikator capaian dari proses-proses di atas akan dilihat dari: pencapaian pertumbuhan dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah; makin baiknya pelayanan publik; meningkatnya pendapatan masyarakat dan pencapaian PAD; serta munculnya berbagai program peningkatan SDM.

Semua proses di atas harus dilakukan secara berurutan atau simultan. Semua pencapaian tersebut tentu akan menjadi siklus afirmatif yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di kawasan timur Indonesia.