Kepala BKKBN Sebut Strategi "Screening" Pasangan yang Hendak Menikah Efektif Cegah Stunting

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan, salah satu solusi untuk mencegah stunting yakni dengan melakukan screening terhadap pasangan yang hendak menikah.

"Setiap pasangan yang hendak menikah, ayo kita berkolaborasi melakukan screening. Supaya sebelum pasangan itu menikah dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun umur," kata Hasto saat diwawancarai Kompas.com usai acara pencanangan pencegahan stunting nasional antara TNI Angkatan Udara bersama BKKBN, di aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Di Depan KSAU dan Kepala BKKBN, Gubernur NTT Tawarkan Kelor untuk Atasi Stunting

Data stunting NTT

Khusus untuk NTT, lanjut Hasto, angka kelahiran adalah 130.000 dalam setahun.

"Kalau skenario bayi yang lahir 130.000 dan yang stunting 20 persen, maka anak stunting 26.000 dan ini yang harus dicegah agar tidak lahir bayi stunting," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan, BKKBN memberi penguatan kepada gubernur, para bupati, dan Wali Kota di NTT supaya bisa bersama-sama menghitung warga yang hamil.

Tujuannya supaya pemerintah, BKKBN, dan TNI bisa melakukan langkah tindak lanjut untuk mencegah stunting sejak awal.

Baca juga: Cerita Bayi yang Kakinya Melepuh Setelah Ikuti Program Pemeriksaan Stunting

Ribuan anak berisiko stunting

Menurut data, kata Hasto, ada 50.000-60.000 orang yang menikah setiap tahun di NTT.

"Dari pernikahan tersebut pasti yang hamil 40.000 orang ibu. Karena yang hamil pada tingkat pertama sebanyak 40.000 orang maka anak stunting itu bisa 8.000 orang anak," ujar dia.

Sehingga menurutnya screening terhadap pasangan yang hendak menikah sangat diperlukan.

Dia melanjutkan, pasangan yang belum memenuhi syarat boleh tetap menikah tetapi menunda program hamil.

Menurutnya, strategi screening ini harus dilakukan supaya tidak menghabiskan banyak anggaran.

"Kita harus pastikan pasangan menikah khususnya pria harus memiliki sperma harus bagus dan sel telur perempuan juga harus bagus sehingga tidak melahirkan bayi stunting lagi. Karena pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan nikah itu simpel dan murah," ujar dia.

Baca juga: Kapolda NTT Instruksikan Kapolres dan Kapolsek Jadi Orangtua Asuh bagi Anak Stunting

Menurutnya, menangani stunting tanpa menerapkan screening akan sulit dilakukan.

Hasto meyakini, penanganan stunting NTT maupun secara nasional dapat mencapai target penurunan 14 persen di tahun 2024. Sebab, banyak pihak terlibat, baik pemerintah, TNI-Polri, NGO, BUMN, BUMD.

Presiden Joko Widodo juga menargetkan pada 2030 mendatang, Indonesia harus bebas kelaparan. Apalagi anggaran stunting secara nasional mencapai Rp 34,1 triliun.

Kementerian Sosial mengelola Rp 23,3 triliun untuk memberi bantuan sosial, PKH dan bantuan non tunai. Sedangkan Kementerian Kesehatan mengelola Rp 8 triliun untuk pembayaran BPJS.