Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratusan Buruh Jateng Di-PHK Massal, DPR Dituntut Cabut Perpu Nomor 2 Tahun 2022

Kompas.com - 28/02/2023, 19:27 WIB
Titis Anis Fauziyah,
Khairina

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com-Ratusan buruh di Jawa Tengah mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) massal usai munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Omnibuslaw Cipta Kerja.

Untuk itu, sekitar 250 buruh dari Demak, Pati, dan Semarang yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP KASBI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jateng untuk mencabut keduanya.

"Kerugiannya banyak sekali, pertama adanya PHK massal, PHK tanpa pesangon, serta semakin menyengsarakan kami kaum buruh," ujar Korlap KASBI Kaaspin saat ditemui Kompas.com, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Buntut Protes Erma, Pabrik di Grobogan Lunasi Lembur Ribuan Buruh Rp 650 Juta di Hari Valentine

Melalui aksi serentak buruh tingkat nasional, pihaknya mengecam diterbitkanya Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bahkan kemarin dari perusahaan kita sendiri sedang mengadakan PHK dengan dalih efisiensi. Tapi kenyataannya perusahaan masih berjalan, masih ada produksi, masih terima order, itulah akibat dari Perpu tersebut memudahkan para pengusaha untuk mem-PHK kita sebagai kaum buruh,” tegasnya.

Ia mengaku ada banyak perusahaan yang melakukan PHK, tapi dirinya tidak berani menyebutkan nama perusahaan tersebut. Di tempat kerjanya sendiri terdapat sekitar 200 orang dan dari Demak sekitar 150 orang terkena PHK.

Baca juga: Pamit Cari Kerja, Buruh Tani Asal Tuban Ditemukan Tewas di Dasar Jurang

Sejauh ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang meski belum disahkan dalam rapat paripurna, Rabu (15/2/2023).

Setelah persetujuan dari Baleg itu, nantinya akan disampaikan ke tahap selanjutnya melalui pembicaraan tingkat II atau Rapat Paripurna.

“Kami dari FSPIP KASBI, kita tetap menolak Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang telah dibikin Presiden dan akan disahkan oleh DPR. Tuntutan tetap sama Cabut Perpu 2 Tahun 2022, Cabut Omnibuslaw Cipta Kerja,” tegasnya.

Kekecewaan buruh terhadap sikap Presiden RI Joko Widodo yang dinilai mengingkari janji untuk melaksanakan putusan MK dan justru menerbitkan Perpu itu digambarkan dalam aksi teatrikal.

Dua orang demonstran memainkan peran sebagai pengusaha dan Jokowi. Lalu Perppu yang dimiliki Jokowi diberikan kepada pengusaha dan ditukar dengan uang. Hal itu bermaksud menggambarkan keberpihakan Jokowi pada pengusaha.

“Target kami Perpu dicabut, audiensi dengan DPRD tetap ada, semoga saja Bapak-bapak (anggota DPRD Jateng) di dalam menerima kita,” jelasnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pascalebaran, Harga Ayam di Semarang Masih Tinggi

Pascalebaran, Harga Ayam di Semarang Masih Tinggi

Regional
2 Terdakwa Korupsi Lampu Jalan Lhokseumawe Jadi Tahanan Kota

2 Terdakwa Korupsi Lampu Jalan Lhokseumawe Jadi Tahanan Kota

Regional
Bencana di Tana Toraja, 20 Warga Meninggal karena Tanah Longsor

Bencana di Tana Toraja, 20 Warga Meninggal karena Tanah Longsor

Regional
Mentan Akan Kirim 100 Alat Pertanian ke Merauke untuk Mendukung 'Food Estate'

Mentan Akan Kirim 100 Alat Pertanian ke Merauke untuk Mendukung "Food Estate"

Regional
TNI AL Nunukan Hentikan Penyelundupan 7.200 Botol Minyak Rambut Kemiri ke Malaysia, Bernilai Lebih dari Rp 100 Juta

TNI AL Nunukan Hentikan Penyelundupan 7.200 Botol Minyak Rambut Kemiri ke Malaysia, Bernilai Lebih dari Rp 100 Juta

Regional
Berburu Ketupat Unik dalam Tradisi Syawalan di Pedurungan Kota Semarang

Berburu Ketupat Unik dalam Tradisi Syawalan di Pedurungan Kota Semarang

Regional
Pemkab Blora Hibahkan Rp 7,3 M untuk Bangun Gedung Kejaksaan, Bupati: Bentuk Sinergitas

Pemkab Blora Hibahkan Rp 7,3 M untuk Bangun Gedung Kejaksaan, Bupati: Bentuk Sinergitas

Regional
Jalan Pasar Pahauman Landak Terendam Banjir, Lalu Lintas Antarkabupaten Terhambat

Jalan Pasar Pahauman Landak Terendam Banjir, Lalu Lintas Antarkabupaten Terhambat

Regional
Pemkab Blora Hibahkan Anggaran Rp 5,8 Miliar untuk Polres

Pemkab Blora Hibahkan Anggaran Rp 5,8 Miliar untuk Polres

Regional
Bentrok 2 Kelompok Pemuda di Tual Maluku, 1 Tewas

Bentrok 2 Kelompok Pemuda di Tual Maluku, 1 Tewas

Regional
12 Kecelakaan Terjadi di Banyumas Selama Arus Mudik-Balik Lebaran, 4 Orang Tewas

12 Kecelakaan Terjadi di Banyumas Selama Arus Mudik-Balik Lebaran, 4 Orang Tewas

Regional
Sampan Terbalik, Kakek 78 Tahun Hilang Tenggelam di Pantai Rogan Flores Timur

Sampan Terbalik, Kakek 78 Tahun Hilang Tenggelam di Pantai Rogan Flores Timur

Regional
Menpora Ingin Tradisi Pacuan Kuda di Ambal Kebumen Jadi Ikon Jawa Tengah

Menpora Ingin Tradisi Pacuan Kuda di Ambal Kebumen Jadi Ikon Jawa Tengah

Regional
PDI-P Ende Dorong 4 Kader Maju Pilkada 2024, Termasuk Mantan Bupati

PDI-P Ende Dorong 4 Kader Maju Pilkada 2024, Termasuk Mantan Bupati

Regional
Masih Ada 111.963 Kendaraan Belum Kembali ke Jabodetabek via GT Cikupa

Masih Ada 111.963 Kendaraan Belum Kembali ke Jabodetabek via GT Cikupa

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com