Bupati Nunukan Bebaskan Biaya Berobat Semua Puskesmas di Perbatasan RI-Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Awal 2023, Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid, mengeluarkan program ‘Nunukan sehat untuk semua dengan Program Pelayanan Kesehatan (PPK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)’.

Seluruh penduduk Kabupaten Nunukan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di semua Puskesmas, dengan hanya menunjukkan KTP Nunukan.

Program ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau, dan berkualitas kepada masyarakat di beranda negeri.

Baca juga: Kades di Perbatasan RI-Malaysia Nekat Jual 10 Kilogram Sabu, Polisi: Dia Terlilit Utang Proyek

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Sabaruddin mengatakan, program tersebut mulai aktif per Februari 2023, dengan sasaran warga masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan atau belum tercover BPJS Kesehatan.

"Jadi gratisnya bukan cuma di 18 Puskesmas se-Kabupaten Nunukan ya, tapi juga di rumah sakit. Cuma memang mekanismenya harus melalui puskesmas dulu, biar ada rujukan secara berjenjang," ujarnya, Minggu (26/2/2023).

Sabaruddin menjelaskan, kepesertaan BPJS di Nunukan, sudah mencapai kurang lebih 96,6 persen. Artinya tinggal 3,4 persen penduduk yang belum tercover atau kurang lebih 7.000 jiwa.

Jenis penyakit yang diakomodasi dalam program ini, adalah semua jenis penyakit yang tercover di BPJS.

"Untuk sementara pagu awal, kita anggarkan kurang lebih Rp 14 miliar. Dan kita estimasi sampai di angka Rp 17 miliar," imbuhnya.

Baca juga: Dapat Alokasi 20 Ton Minyakita, Pemkab Nunukan Akan Gelar Operasi Pasar di Wilayah Pelosok

Sebenarnya, kata Sabaruddin, program ini, adalah upaya Pemkab Nunukan memberikan fasilitas dan bantuan agar semua masyarakat di perbatasan RI – Malaysia ini bisa terdaftar sebagai peserta JKN.

"Dengan demikian, target atau output dari program ini, akan selesai ketika seluruh warga Kabupaten Nunukan telah terdata dalam BPJS," jelasnya.