[POPULER NUSANTARA] Ketua Demokrat Probolinggo Ditahan Polisi | Alasan Lucky Hakim Mundur dari Jabatan Wakil Bupati Indramayu

"Ketika tidak tercapai, betapa tidak tahu malunya saya, tidak tahu dirinya saya, jika tetap bertahan sebagai wakil bupati," ujar Lucky.

Lucky pun buka-bukaan soal apa saja yang didapatkannya. Misalnya, anggaran makan dan minum (mamin) Wakil Bupati Indramayu yang mencapai Rp 100 juta per bulan.

"Itu di luar gaji, tunjangan kendaraan, listrik, dan lain-lainnya," ucap Lucky.

Baca selengkapnya: Buka-bukaan Lucky Hakim: Uang Makan Minum Wabup Indramayu Rp 100 Juta Per Bulan, THP Rp 200 Juta Lebih

3. Kubu Sambo diduga bakal manfaatkan celah KUHP baru

Pakar Hukum Pidana dan Kriminolog UI, Adrianus Meliala menilai, penasihat hukum (PH) Ferdy Sambo bakal mengulur waktu hingga KUHP baru berlaku pada tahun 2026.

“Penerapan pasal (KUHP baru) pasti akan diulur oleh PH-nya Sambo. Dia (KUHP baru) akan berlangsung 2026, bisa jadi PH akan banding, lalu kasasi, kemudian peninjauan kembali (PK),” tutur Adrianus kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2022).

Pasalnya, KUHP tersebut baru berlaku 3 tahun setelah diundang-undangkan, sedangkan PH Sambo masih memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi, hingga PK di Mahkamah Agung.

“PK kan boleh berkali-kali, ulur terus sampai masuk 2026 berlaku masa KUHP baru, dan ketika itu (berlaku) dia tidak akan kena eksekusi (vonis mati),” jelasnya.

Baca selengkapnya: Kriminolog UI Prediksi Kubu Sambo Akan Manfaatkan Celah KUHP Baru

4. Cerita Hamidah saat ganti rugi lahan IKN

ZAKARIAS DEMON DATON/KOMPAS.com Patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.

Warga Desa Bumi Harapan, Hamidah (60), menceritakan pengalamannya ketika disodorkan amplop hasil ukur kebunnya dan total uang yang bakal dia terima dari tim penilai ganti rugi lahan ibu kota negara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Petani yang tak bisa baca tulis itu sempat kebingungan saat diminta membuka amplop oleh petugas penilai tanah di kantor Kecamatan Sepaku.

Dalam amplop itu tertera nominal uang yang bakal diterima dari ganti rugi kebun beserta tanam tumbuh yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Waktu itu (di kantor Kecamatan Sepaku), masuk ruangan diberi amplop kita tidak tahu harganya berapa. Petugas itu suruh baca, tapi saya tidak bisa baca. Jadi suruh teman saya, namanya kita tidak sekolah, Pak,” cerita Hamidah kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2023).